MALANG POST – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Malang untuk tahun 2026, sudah selesai dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang.
Dalam rapat tersebut diputuskan, untuk jumlah pendapatan daerah Kota Malang pada 2026 mendatang, ditetapkan Rp2,2 triliun.
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BKAD Kota Malang, Sugeng Suroto, menyampaikan hal tersebut, saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (26/11/2025).
Kata Sugeng, untuk pendapatan asli daerah (PAD), sejumlah Rp1,62 triliun lebih. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain PAD sah.
Sedangkan untuk Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026, Kota Malang mendapatkan Rp1,1 triliun.
“Dalam RAPBD 2026 disepakati, untuk belanja pegawai kurang lebih 46,84 persen dari Rp2,2 triliun. Sisanya untuk penganggaran di bidang belanja barang dan jasa, bantuan sosial sampai belanja tak terduga,” jelasnya.
Ternyata dalam penetapan APBD dalam RAPBD Kota Malang 2026, penuh tantangan. Salah satu penyebabnya, Dana Transfer ke Daerah atau TKD 2026, mengalami penurunan.
“Dilain sisi, ada program-program yang harus dijalankan dalam RPJMD. Seperti RT Berkelas dengan anggaran kisaran Rp215 miliar dan pengangkatan PPPK sebanyak 5 ribuan orang,” ujar Wakil 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono.
DPRD Kota Malang sendiri, sebut Trio Agus, menyarankan Pemkot Malang untuk tetap prioritaskan yang berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan Trantibum Linmas.
Apalagi di tengah keterbatasan anggaran, salah satunya akibat TKD 2026 yang berkurang untuk Kota Malang, tambahnya, Pemda harus bisa mencari cara untuk bisa menjalankan program dengan baik. Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Trio menjelaskan, beberapa anggaran harus bisa dihemat, sembari merencanakan peluang program program yang bisa diajukan pemerintah pusat, berupa Dana Alokasi Khusus atau DAK.
“Upaya lain yang bisa dioptimalkan, dengan mencari sumber lain seperti melalui CSR maupun dana hibah dari luar,” sebutnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hady melihat, ada beberapa dinas yang mendapatkan porsi anggaran besar. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPRPKP Kota Malang dan DLH.
“Saya melihat dalam postur anggaran ini, ada beberapa yang tidak terlihat dalam susunannya.”
“Seperti anggaran untuk persoalan kemacetan di jalur Gadang dan persoalan sampah yang sering dikeluhkan masyarakat. Yaitu pengadaan truk sampah yang layak. Termasuk juga program bedah rumah yang tidak dicantumkan,” jelasnya.
Nurudin menambahkan, memang akan banyak tantangan yang terasa tahun 2026 nanti. Di tengah dipotong TKD, ada beberapa program Wali Kota Malang yang masuk prioritas, karena waktu kampanye tersampaikan. Salah satunya RT Berkelas. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
