MALANG POST – Pemkot Batu menorehkan capaian penting di bidang digitalisasi keuangan daerah. Penghargaan TP2DD dengan kategori Sinergitas Pemungutan Opsen Pajak Terbaik Tahun 2025 berhasil dibawa pulang saat High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Batu, Nurochman dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dalam pertemuan itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat dua agenda besar, yakni stabilitas harga dan percepatan digitalisasi ekonomi.
Gubernur Khofifah secara tegas menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan akuntabel.
Khofifah juga mendorong seluruh kabupaten/kota melakukan perluasan implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal daerah semakin kokoh.
“Digitalisasi adalah fondasi agar pemerintah daerah mampu bergerak cepat, transparan dan kredibel dalam mengelola keuangan,” tegas Khofifah.
Sejalan dengan arahan tersebut, Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa penghargaan TP2DD yang diterimanya menjadi bukti bahwa transformasi digital di Kota Batu berjalan pada jalur yang tepat. Ia menyebut penghargaan itu tidak lepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendorong elektronifikasi transaksi dan penyederhanaan proses pelayanan publik.

TERIMA PENGHARGAAN: Wali Kota Batu, Nurochman saat menerima piagam penghargaan TP2DD dengan kategori Sinergitas Pemungutan Opsen Pajak Terbaik Tahun 2025 dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
“Ini pengakuan bahwa sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah kita semakin efisien dan minim kebocoran. Elektronifikasi di seluruh OPD menjadi fondasi untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kesehatan fiskal daerah,” ujarnya.
Selain memacu transformasi digital, Cak Nur juga menekankan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Ia menyoroti pentingnya pemantauan harga komoditas secara rutin, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta kesiapan intervensi pasar yang cepat, terutama menjelang periode hari besar atau saat terjadi gejolak pasokan.
“Stabilitas harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat. Pemantauan barang kebutuhan pokok terus kami perkuat, termasuk kerja sama dengan pelaku usaha dan distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan terjaga,” jelasnya.
Komitmen ini selaras dengan arah kebijakan Pemprov Jatim yang menempatkan ketahanan pangan dan digitalisasi pelayanan publik sebagai dua pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam forum tersebut, sinergi antara Pemprov Jatim, Bank Indonesia, BPS dan pemerintah daerah se-Jatim kembali dipertegas untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika perekonomian global.
Pemkot Batu menyambut positif penguatan koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk menjaga ekonomi daerah tetap tangguh, adaptif dan berdaya saing. X
“Kami akan terus memperkuat sinergi agar langkah digitalisasi dan pengendalian inflasi di Kota Batu semakin tepat sasaran,” tutupnya. (Ananto Wibowo)




