Kasi Intel Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Beredar kabar di lingkungan Pemerintah Kota Malang, beberapa PNS hingga pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Pemeriksaan atau meminta keterangan itu, menyangkut adanya pengaduan masyarakat (lapdu). Yang mempersoalkan pengadaan barang dan jasa, serta giat event organizer (EO) fiktif, di lingkungan Pemkot Malang.
“Pelaksanaan pemeriksaan atau dimintai keterangannya, masih berlangsung atau sudah berakhir, kami perkembangannya tidak update lagi,” ungkap PNS dari salah satu OPD, yang enggan diungkap identitasnya, Minggu (9/11/2025).
Namun pihaknya membenarkan, pemeriksaan kepada beberapa pejabat OPD itu, terkait pengadaan barang dan jasa, serta giat event organizer (EO) di lingkungan Pemkot Malang. Bahkan angkanya mencapai ratusan miliar.
Salah seorang pejabat berinisial NS, mengakui dirinya dimintai keterangan oleh Kejari Malang. Tapi bukan diperiksa. Utamanya berkaitan dengan event organizer (EO) yang kerap digunakan oleh Pemkot Malang.
“Benar. Tapi bukan dipanggil atau diperiksa. Ini hanya sebatas dimintai keterangan saja. Itu pun hanya sekali.”
“Mengenai hal apa dan siapa saja yang dimintai keterangan, saya tidak punya kewenangan menjawab. Itu bukan ranah kami,” terang NS kepada Malang Post, saat ditemui di Pemkot Malang, Senin (10/11/2025).
Beberapa orang PNS atau non PNS, dari internal Pemkot Malang maupun eksternal. Mengakui mendengarkan informasi tentang pejabat Pemkot Malang diperiksa. Tapi detailnya masih kurang memahami secara pasti.
Terpisah, Kasi Intel Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo, menyangkal pihaknya melakukan pemanggilan atau pemeriksaan kepada beberapa pejabat OPD di Kota Malang.
“Yang ada, kami hanya sebatas meminta keterangan kepada pejabat OPD terkait. Itupun sebatas pengumpulan data atau bahan keterangan, karena ada laporan atau pengaduan (lapdu) masyarakat,” jelas Agung ketika ditemui di ruangannya, Senin (10/11/2025).
Namun saat ditanya nama-nama pejabat penting yang telah dimintai keterangan, pria berkacamata ini hanya menyebut ada beberapa. Itu pun hanya untuk memastikan kebenaran dari Lapdu yang sudah masuk.
“Setelah kami cek lapangan, lapdu itu tidak benar. Tidak ada pekerjaan fiktif. Semua sudah sesuai dengan SOP,” tuturnya.
“Kami sampaikan, tidak seluruh OPD dimintain keterangan. Hanya sebagian saja. Selain laporan pekerjaan fiktif, kami tidak menangani laporan lainnya,” pungkasnya. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
