Hasil Usulan dalam Musrenbang, Hanya 0,18 Persen yang Terlaksana

MALANG POST – Sinergi pelaku usaha dengan Pemkot Malang, terhadap pembangunan daerah sangat dibutuhkan. Untuk membantu meng-cover kebutuhan pembangunan yang belum terbiayai APBD Kota Malang.

Terlebih-lebih pelaku usaha dari perusahaan, rumah sakit, pendidikan atau lainnya, dipastikan memiliki tanggungjawab sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (TSP/CSR), yang bisa berperan pada pembangunan daerah.

“Pengaplikasiannya, bisa dikolaborasikan menuju Malang Mbois dan Berkelas.”

“Itulah yang hari ini, kita bahas pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) khusus TSP atau CSR,” jelas Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di Hotel Grand Mercure Mirama Malang, Kamis (30/10/2025).

Wahyu menambahkan, dalam dua tahun terakhir ada kenaikan dana TSP/CSR yang berhasil dihimpun. Dari Rp4,87 miliar di tahun 2024, menjadi Rp7,16 miliar di tahun 2025 ini. Meski Pemkot Malang tetap tidak bisa menentukan target perolehan TSP/CSR.

“Yang bisa kita upayakan adalah mengimbau pelaku usaha, ada tetap ada kepedulian atau tanggungjawab sosialnya. Baik itu untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, lingkungan, pendidikan, kesehatan serta UMKM,” tambah dia.

Pun dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, Wahyu berharap bisa berkontribusi pada beasiswa pendidikan kepada mahasiswa. Utamanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontribusinya bisa lebih tinggi dibandingkan PTS.

Sinergi lewat TSP/CSR itu, tambahnya, diharapkan terus berkesinambungan dengan program pembangunan daerah. Melalui Dasa Bhakti seperti Ngalam Tahes, Ngalam Resik, Ngalam Idrek, Ngalam Asyik, Ngalam Pinter, Ngalam Santun, Ngalam Seger, Ngalam Ngopeni dan lainnya.

Terlebih-lebih dengan adanya pemangkasan Transfer Kas Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Wahyu mengaku harus mengoptimalkan penggunaan TSP/CSR, agar tetap bisa mengatasi halangan dalam memajukan daerah.

“Oleh karenanya, perlu ada pendekatan yang tidak terlalu formal terhadap pelaku usaha, yang masih belum berkontribusi. Karena semakin banyak pelaku usaha yang berkontribusi lewat CSR mereka, tentunya semakin membantu pembangunan daerah yang belum tercover APBD Kota Malang,” tandasnya.

CSR: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat didampingi Sekretaris Bappeda, Teddy Sumarna, bersama penerima bantuan serta penerima penghargaan usai acara Musrenbang TSP. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Malang, Teddy Sumarna menyebut, dalam Musrenbang TSP 2025 ini, tujuannya untuk menyelaraskan antara TSP dan pembangunan daerah yang digagas oleh Pemkot Malang, agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain juga penguatan kapasitas peran perusahaan pada TSP atau CSR-nya.

“Musrenbang pada 2026, yang belum terakomodir jumlahnya tidak sedikit. Yakni 3.811 usulan. Yang sudah terlaksana hanya 0,18 persen.”

“Jumlah itu sangat tidak memadai dalam memenuhi aspirasi masyarakat Kota Malang,” kata Teddy.

Ditambahkan, ada lima tatanan terkait hal itu. Seperti bidang sosial dan pengentasan kemiskinan, sarpras dan lingkungan hidup, UMKM penguatan dan pemberdayaan pada ekonomi masyarakat. Lalu ada bidang kesehatan serta bidang pendidikan.

Pada bidang tersebut, ujarnya, beberapa perusahaan, rumah sakit dan beberapa lainnya, telah berkontribusi untuk meng-cover yang di luar APBD Kota Malang, dalam dua tahun terakhir ini.  

“Kami pun akan terus melakukan pendekatan secara formal maupun nonformal, seperti instruksi Pak Wali.”

“Harapannya pelaku usaha terus meningkat TSP atau CSR-nya, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Mari sama-sama ikut membangun dan memajukan daerah,” pungkasnya. (Iwan Irawan/Ra Indrata)