Tia Subekti, S.IP., MA., akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah, kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Kontroversi ini menuai perhatian dari dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya, Tia Subekti, S.IP., MA., yang menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Menurut Tia, sejak awal program MBG sudah menuai pro dan kontra. Meski tujuan utamanya dinilai baik, yakni memperbaiki gizi, menekan angka kematian dan mendorong kesejahteraan masyarakat, implementasi di lapangan masih menyisakan banyak persoalan.
“Yang perlu dicek kembali adalah implementasinya seperti apa,” ujarnya.
Tia menguraikan terdapat beberapa indikator penting untuk menilai program MBG. Pertama, efektivitas, yakni apakah kebijakan mencapai hasil yang diinginkan.
Kedua, efisien, yaitu kesesuaian antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Serta, ketepatan, sebab dampak jangka panjang program ini dinilai masih belum tampak jelas.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi pada aspek pemerataan dan kualitas pengawasan. Di sejumlah daerah, pihak yang dilibatkan dalam distribusi makanan disebut belum sepenuhnya kompeten sehingga rawan menimbulkan masalah.
Meski terdapat kritik, Tia menilai program MBG tetap layak untuk dilanjutkan.
“Pemerintah sudah investasi dana sebanyak itu, ada badan tersendiri untuk mengurusi, kemudian sudah rekrutmen SDM sebanyak itu. Jika dihentikan akan sangat sayang sekali,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan adanya pengawasan lebih ketat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar distribusi MBG merata dan sesuai standar di setiap daerah. (*/M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)
