Dualisme Pengurus Paguyuban Sebabkan Fasum Pasar Madyopuro Terbengkalai

MALANG POST – Fasilitas umum (Fasum) yang ada di Pasar Madyopuro, kembali dikeluhkan Paguyuban Peduli Pedagang Pasar Madyopuro (P4M). Dinas Kompetisi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, dinilai tidak mengelola dengan baik fasilitas MCK, drainase, air PDAM hingga infrastruktur jalan.

“Masa iya pembuangan tinja dialirkan ke drainase sembarangan. Apalagi perbaikan drainase resapan air juga tidak tuntas. Ditambah air PDAM kerap mati,” kata Khodijah, Ketua Paguyuban Peduli Pedagang Pasar Madyopuro, Rabu (1/10/2025).

Kondisi tersebut masih ditambah dengan infrastruktur jalan di dalam Pasar Madyopuro, yang dinilai kurang tertata dengan bagus. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Pasar Madyopuro dikenal sebagai pasar sehat dan tertata dengan bagus.

“Tapi sekarang kondisinya sangat memprihatikan. Bahkan sangat menyedihkan. Kami menilai karena kurang terkelolanya dengan baik,” sambungnya.

Bahkan yang terbaru, kata Khodijah, karena anggaran yang terbatas, pembangunan drainase untuk resapan air menjadi tidak berfungsi. Akibatnya, ketika musim hujan terjadi genangan air dan becek.

“Kami sudah laporkan kondisi tersebut ke Komisi B DPRD Kota Malang. Karena saat kami laporkan ke pihak pasar, tidak pernah digubris,” tegasnya.

DI PASAR: Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, bersama empat anggota lainnya, saat meninjau fasum di Pasar Madyopuro, yang dikeluhkan oleh pedagangnya. Ditemui Kepala Pasar Madyopuro, Mujiono, Rabu (1/10/2025). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)

Terkait kondisi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji ternyata punya alasan lain. Saat ini di Pasar Madyopuro, ada dualisme paguyuban. Yakni ada P4M dan PADAPAMA (Persatuan Pedagang Pasar Madyopuro).

Itulah sebabnya, untuk menyelesaikan masalah di pasar yang berada di pintu keluar Tol Malang tersebut, pihaknya akan menyelesaikan sengketa dualisme paguyuban yang terjadi.

“Saat P4M mengeluh soal pembuangan tinja, Ketua PADAPAMA, Ali Wafa, mengaku akan memperbaiki secara swadaya, dengan membuat septic tank. Alasannya, sudah menjadi tanggungjawab yang mengelola,” jelas Bayu.

Sedangkan soal air wastafel yang tidak mengalir, kata Bayu, karena aliran airnya memang dihentikan lantaran ada kebocoran. Yang diketahui dari tagihan rekening hingga Rp1 juta.

Tapi saat nantinya sudah dibenahi, Bayu meminta ada penanggung jawab untuk memegang kunci aliran air PDAM. Agar jika ada penggunaan air yang tidak sesuai, harus bisa diselesaikan bersama-sama oleh paguyuban dan Kepala Pasar Madyopuro.

“Kalau soal drainase yang belum rampung, sepertinya perencanaan pembangunan yang tidak matang. Anggarannya hanya Rp100 juta, yang tereksekusi hanya Rp87 jutaan.”

“Padahal pada anggaran insidentil dan pemeliharaan untuk kebutuhan 26 pasar di Kota Malang, sudah disiapkan Rp1,5 miliar,” tandasnya.

Itulah sebabnya, Bayu akan menghitung ulang lebih detail lagi, terkait perawatan drainase dan talang air. Harus ada skala prioritas penanganan yang ditentukan oleh Kabid Perdagangan.

“Intinya soal permasalahan di Pasar Madyopuro ini, harus diselesaikan dulu sengketa dualisme pengurusnya. Selain memaksimalkan retribusi yang didapatkan.”

“Kami ingin sistem digitalisasi pasar segera dikuatkan dan diterapkan,” ujar Bayu.

Terpisah, Kabid Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Ni Luh Puti Eka Wilantari menyampaikan, Diskopindag akan mengusulkan anggaran peningkatan infrastruktur maupun fasum pada 2026. Termasuk yang dipersoalkan di Pasar Madyopuro.

Hanya saja, pihaknya menyebut ada beberapa masalah yang tidak masuk dalam APBD. Karena dilakukan secara swadaya oleh pengelola MCK. Yakni masalah septic tank di Pasar Madyopuro.

“Kami juga sepakat dan berharap, dualisme pengurus paguyuban segera berakhir. Harus melebur jadi satu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan Pasar Madyopuro lebih bagus lagi,” pungkasnya. (Iwan Irawan/Ra Indrata)