MALANG POST – Temuan makanan basi dan berbau dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu langsung menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menegaskan perlunya sanksi tegas bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak disiplin dalam menyiapkan menu makanan bagi pelajar.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah siswa di SMAN 1 dan SMPN 1 Kota Batu mengeluhkan menu MBG yang diterima dalam kondisi tidak layak konsumsi. Ada yang bau, basi, daging tidak matang, hingga wadah makanan yang tidak higienis. Kondisi itu jelas membuat keresahan, sebab program MBG sejatinya ditujukan untuk menambah asupan gizi, bukan sebaliknya.
Menurut Khamim, kelalaian semacam itu tidak boleh dibiarkan. Ia menilai permasalahan utama justru ada di manajemen dapur penyedia.
“Artinya, ada juga dapur SPPG yang berhasil. Nah kalau ada yang sampai keracunan, berarti kan yang bermasalah dapur SPPG-nya,” tegas Khamim, Senin (29/9/2025).
Ia mencontohkan, di sejumlah daerah lain ada dapur SPPG yang mampu berjalan baik, memenuhi standar dan menuai apresiasi masyarakat. Karena itu, jika ada dapur yang justru menghadirkan persoalan, maka sudah sepatutnya diberi tindakan tegas.
“Kalau temuan kejadian sampai tiga kali, harusnya sudah ada sanksi. Jangan sampai niat baik dari program MBG ini malah justru jadi kebalikannya,” ujarnya.
Khamim mendorong Pemkot Batu maupun Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun aturan detail soal sanksi terhadap pelanggaran standar penyedia makanan MBG. Hal ini, kata dia, penting agar ada kepastian perlindungan bagi pelajar penerima manfaat.
Lebih lanjut, Khamim menegaskan pemerintah berkewajiban menjamin keamanan pangan MBG. Mulai dari memastikan setiap penyedia makanan memiliki sertifikasi resmi, pengawasan mutu gizi, hingga higienitas dapur dan alat distribusi.
CEK DAPUR: Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto saat melakukan pengecekan dapur SPPG di Kota Batu beberapa waktu lalu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak puskesmas, tenaga gizi, serta petugas kesehatan lingkungan untuk mengawasi langsung proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kalau sampai ada keracunan, ini semua harus jadi tanggung jawab pemerintah. Artinya ada jaminan keamanan, termasuk menanggung biaya pengobatan. Jangan sampai malah orang tua atau pihak sekolah yang terbebani,” tambahnya.
Khamim berharap, persoalan ini menjadi evaluasi besar agar pelaksanaan program MBG di Kota Batu benar-benar sesuai harapan. Ia tidak ingin program yang bertujuan baik ini justru salah kelola hingga merugikan anak-anak penerima manfaat.
“Yang harus dijamin itu kualitas gizi anak-anak. Ini tanggung jawab pemerintah. Program ini niatnya baik, tapi jangan sampai gagal di lapangan hanya karena kurang disiplin,” tuturnya.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, tak menampik adanya masalah tersebut. Ia mengakui program MBG di Kota Batu memang masih dalam tahap trial (uji coba). Karena itu, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat apabila program ini belum berjalan maksimal. Ke depan, pasti akan kami evaluasi agar MBG lebih baik lagi,” ujar Heli.
Heli menegaskan, selain evaluasi, perbaikan sistem akan dilakukan. Mulai dari standar bahan baku, higienitas dapur, hingga waktu distribusi makanan. Ia juga berjanji turun langsung ke dapur penyedia makanan MBG (SPPG) untuk memastikan kualitas dan kesiapan.
“Kami bersama Forkopimda akan terus mengawal agar program ini benar-benar layak konsumsi. Karena ini program nasional, pemerintah daerah wajib mengawalnya secara ketat,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
