MALANG POST – Luasnya akses informasi dan meningkatnya kepekaan masyarakat, membuat ketimpangan antara pejabat dan rakyat semakin tampak jelas.
Akibatnya, jarak sosial di antara keduanya melebar. Bukan semakin dekat dan rasa kepercayaan mulai terkikis.
Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi dari Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, M.Si., saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Kamis (11/9/2025).
Suko menyampaikan, akar persoalan bukan hanya terletak pada individu pejabat. Melainkan juga pada sistem sosial yang rapuh.
“Banyak pejabat publik yang gagal membatasi ruang privat dan ruang publiknya, sehingga menimbulkan ketegangan di mata masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Suko menekankan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk kembali pada nilai-nilai dasar kepemimpinan.
“Mereka harus memahami posisi yang diemban sebagai amanah dari rakyat. Sehingga tanggung jawab moral dan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan,” tegas Suko.
Sedangkan Badan Pekerja Malang Corruption Watch, Amnesti Sella, menyampaikan, masyarakat Kota Malang kini makin cerdas dalam menilai pejabat publik. Dengan perhatian yang lebih tajam pada kualitas kebijakan dan dampaknya bagi warga, daripada hanya fokus pada sisi pribadi atau pencitraan.
Menurutnya, akses informasi yang luas, meningkatkan kemampuan kritis masyarakat untuk melihat secara lebih objektif.
Namun, Sella juga menyebut masih ada rasa pesimis di kalangan masyarakat. Terutama karena respon pejabat yang dianggap terlalu normatif terhadap berbagai keluhan.
“Penting bagi pejabat untuk lebih responsif dan menunjukkan empati nyata terhadap masyarakat.”
“Masih ada pejabat yang memandang rakyat sebagai bawahan, sehingga jarak semakin terasa. Padahal sikap saling menghormati harus jadi dasar interaksi. Dengan begitu, dialog dan kepercayaan publik bisa terbangun,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menyoroti tantangan komunikasi pejabat publik, di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas.
Dia mengatakan, kemudahan akses membuat masyarakat semakin kritis. Sehingga pejabat harus mampu menjaga sikap dan citra, agar tetap rendah hati dan peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya.
“Komunikasi pejabat tidak hanya soal menyampaikan kebijakan. Tetapi juga soal cara berbicara dan bersikap di luar forum resmi. Karena hal itu turut membentuk citra dan kepercayaan publik,” sebut politisi PKS ini.
Sikap yang tidak tepat di ruang sosial, tambahnya, bisa memicu salah paham dan memperlebar jarak dengan masyarakat.
Menurut Trio, pejabat publik harus mampu meresapi keresahan masyarakat dan siap mendengarkan aspirasi mereka.
Dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia, pejabat harus berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dan responsif. (Faricha Umami/Ra Indrata)
