Demonstrasi Anarkis Ganggu Perekonomian

MALANG POST – Sekitar 270 pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Malang, sempat merasakan adanya hambatan di tengah kondisi choas, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

“Terutama rekan-rekan yang ada di HIPMI Jakarta, sangat merasakan dampaknya. Apalagi ketika live TikTok ditiadakan sementara.”

“Karena sekitar 30 persen usaha HIPMI, tergantung di sana untuk beberapa produk,” kata Ketua Umum BPC HIPMI Kota Malang, Hendi Suryo Leksono, saat menjadi narasumber talk show di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (3/9/2025).

Sedangkan untuk Kota Malang sendiri, tambahnya, sempat terdampak khususnya pada hari Senin (1/9/2025) lalu. Beberapa tempat usaha memilih tutup, karena ada rasa was-was tentang informasi tidak jelas soal aksi demo.

Terkait aksi unjuk rasa itu sendiri, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, kembali menegaskan, aksi demonstrasi itu memang diperbolehkan guna menyampaikan masukan dari rakyat untuk para pejabat.

“Tapi diharapkan cara yang dilakukan tidak sampai merugikan daerah. Seperti tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum,” tandasnya.

Untuk beberapa aspirasi yang sudah masuk, imbuhnya, jika memang ranahnya di pusat, pihaknya bersedia menjembatani untuk meneruskan.

Sementara jika ranahnya daerah, maka akan segera dirembug dengan pemerintah Kota Malang setempat.

Bayu menambahkan, diharapkan ketika semua kondisi adem dan stabil, maka perekonomian Kota Malang juga tidak berdampak buruk.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Dr. Subagyo menambahkan, di tengah banyak demonstrasi di beberapa wilayah, akan mempengaruhi rantai pasokan.

“Karena setiap daerah itu saling berkaitan. Sehingga ketika daerah lain sedang tidak stabil, sedangkan Malang masih ada beberapa komoditas yang dipasok dari luar, akan berpengaruh juga terhadap kondisi di Malang,” jelasnya.

Subagyo menambahkan, kondisi sekarang menimbulkan ketidakpastian untuk ke depan. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus bisa merespon dengan baik. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)