MALANG POST – Situasi dan kondisi di Kota Malang pun telah kondusif, pasca-demo anarkis yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah, termasuk Kota Malang. Perkantoran dan sekolah- sekolah telah beroperasi normal, setelah Senin (1/9/2025) ada yang work from home (WFH) dan untuk pelajar belajar secara daring.
Gedung DPRD Kota Malang juga sudah ada aktivitas, meski tidak secara penuh. Salah satunya adalah Rapat Paripurna dengan 4 agenda terkait Kebijakan Umum Anggaran-Penentuan Plafon Sementara Anggaran (KUA-PPAS) APBD-P Kota Malang 2025.
Keempat agenda itu adalah penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir walikota, dan penandatangan keputusan DPRD dan nota kesepakatan.
Meski begitu, pihak DPRD Kota Malang tetap waspada dengan situasi Kamtibmas akhir-akhir ini. Karena itu, Rapat Paripurna 4 agenda itu dilakukan secara hibrid. Yaitu, para pimpinan dewan, ketua-ketua fraksi dan para pembaca pendapat akhir fraksi hadir di Gedung Dewan. Termasuk Walikota dan Sekda Kota Malang.
Sedang anggota dewan lainnya dan kepala perangkat daerah mengikuti secara daring via zoom meeting. Meski begitu, rapat yang diikuti 37 anggota dewan ini dapat berjalan aman dan lancar. Hingga Selasa (1/9/2025) gedung dewan masih dijaga ketat TNI.
Seperti diketahui, dampak dari demo ricuh yang terjadi belakangan ini hingga adanya pembakaran sejumlah gedung DPRD dan Pos Polisi di sejumlah daerah, membuat DPRD Kota Malang melakukan langkah antisipasi. Di antaranya mengevakuasi barang-barang elektronik, kursi hingga dokumen-dokumen penting. Semua barang itu diamankan ke Mini Block Office Pemkot Malang. Seorang sumber menyebut, total nilai barang yang diamankan itu hingga kurang lebih Rp 4 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, membantah besaran nilai Rp 4 miliar itu. Namun, Amithya membenarkan adanya sejumlah dokumen dan barang penting yang berada di gedung DPRD Kota Malang dievakuasi secara bertahap.
“Yang kami utamakan evakuasi adalah dokumen penting dan perangkat penunjang kerja, nilainya tak sampai Rp 4 miliar,” ujar Amithya.
Ia juga memastikan bahwa operasional lembaga legislatif tetap berjalan. Selama situasi dinamis ini, ia memastikan kegiatan DPRD tetap berjalan lancar.
DPRD Kota Malang tetap waspada kemungkinan adanya demo, sehingga rapat paripurna pada Selasa (2/9/2025) digelar secara hibrid. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
“Kami sudah terbiasa sejak pandemi. Anggota punya perangkat untuk tetap berdiskusi. Esensi paripurna tidak berkurang,” ungkapnya. Ditambahkan Amithya, rapat paripurna secara hibrid ini akan dilakukan hingga Kamis (4/8/2025).
Sementara Walikota Malang, Wahyu Hidayat mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi di tengah maraknya unjuk rasa di berbagai daerah yang berujung ricuh. Ia pun memastikan saat ini Kota Malang masih kondusif.
Ia berkomitmen agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) terus melakukan berbagai upaya menjaga ketertiban dengan melibatkan peran serta masyarakat. “Intinya kita menyikapi situasi saat ini dengan melibatkan Forkompimda dan masyarakat agar bisa melihat secara jernih,” kata Wahyu.
Wahyu menyampaikan, arahan yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan pentingnya menjelaskan secara detail sikap pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu pimpinan partai politik serta tindak lanjut dari rapat kabinet.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu memang hak.Tetapi jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau terjadi tindakan anarkis. Kalau itu dilakukan, tentu akan ditindaklanjuti secara tegas dan terukur,” ujar Wahyu.
Menurut dia, Kota Malang tetap mengedepankan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa aksi sebelumnya bahkan berlangsung damai dan berakhir kondusif.
“Kemarin sudah ada deklarasi damai dan alhamdulillah masyarakat bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Situasinya kondusif, masyarakat juga tidak mau diadu domba dengan provokasi yang tidak jelas,” imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Malang bersama Forkompimda juga akan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). Para camat dan lurah telah diminta berkoordinasi dengan warga untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
“Kesadaran masyarakat sangat penting. Kita aktifkan lagi siskamling, pamswakarsa, sesuai arahan pemerintah pusat. Semua ini untuk menjaga Kota Malang tetap damai dan kondusif,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menambahkan bahwa arahan politik di tingkat pusat sejalan dengan sikap pemerintah daerah. Sebagai kader partai, dirinya mengikuti garis instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.(Eka Nurcahyo)
