MALANG POST – Mengapa pemerintah daerah (pemda), seperti halnya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025, akhirnya terkuak. Efisiensi anggaran itu ternyata untuk memuluskan Program Pembangunan Strategis Nasional (PSN). Atau bisa dikatakan anggaran bagi PSN itu ternyata ‘dibebankan’ kepada pemerintah daerah (pemda).
Hal ini terpotret dari pernyataan Walikota Malang, Wahyu Hidayat, dan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Yaitu, Pemkot dan DPRD Kota Malang menegaskan berkomitmen untuk memprioritaskan PSN dalam APBD Kota Malang Perubahan 2025. Fokus ini meliputi sejumlah program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Walikota Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa efisiensi anggaran telah dilakukan melalui penerbitan tiga Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum penetapan APBD Perubahan. Menurutnya, pergeseran anggaran itu sesuai dengan kebijakan pusat yang menginstruksikan alokasi anggaran untuk PSN. Selain PSN, juga ada program prioritas yang harus tetap dialokasikan.
“Pergeseran ini sesuai dengan kebijakan pusat, ada program prioritas yang harus kami alokasikan. Untuk melaksanakan kebijakan itu keluarlah Perwal. Pergeseran ini juga sudah kami konsultasikan ke provinsi agar mendapatkan persetujuan,” jelasnya usai Sidang Paripurna di DPRD Kota Malang, Jumat (29/8/2025).
Wahyu menambahkan, terdapat sejumlah program strategis nasional yang menjadi fokus Pemkot Malang dalam APBD Perubahan. Di antaranya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan penguatan koperasi merah putih.
Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Perubahan KUA-PPAS RAPBD 2025 Kota Malang. (Foto: Eka Nurcahyo/Malang Post)
“Kemudian di dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara) ini tentu kita hanya tinggal menetapkan sesuai dengan kebijakan pusat. Seperti PSN yang memang harus kami alokasikan di dalam APBD Perubahan. Kami mengimbangi kan ada pergeseran dan ada nilai yang harus dikeluarkan,” jelas Wahyu.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa tidak ada proyek besar dalam APBD Perubahan. Hanya saja menurutnya, ada beberapa potensi pendapatan dari sektor pajak yang masih bisa dioptimalisasi.
“Intinya, ada beberapa potensi pendapatan pajak yang bisa kita genjot lagi untuk kepentingan masyarakat,” kata Mia, sapaan akrabnya.
Di sisi lain, dalam hal ini pihaknya mendukung penuh alokasi anggaran untuk PSN. Untuk itulah ia berfokus pada realisasi PSN di Kota Malang, mengingat manfaatnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Yang kami garis bawahi adalah PSN di Kota Malang, ini bagus untuk masyarakat sehingga harus dibackup dengan baik,” tegas Mia.
Dengan fokus tersebut, Pemkot dan DPRD berharap APBD Perubahan 2025 Kota Malang dapat semakin efektif mendukung program prioritas nasional sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan jumlah efisiensi anggaran di APBD 2025 Kota Malang yang digeser untuk fokus program PSN sekitar 15 persen. Jadi efisiensi anggaran di sejumlah perangkat daerH (PD) Kota Malang itu bukan di akhir tahun masuk Silpa, tetapi untuk prioritas PSN.(Eka Nurcahyo)
