MALANG POST – Sekolah negeri di Jawa Timur bisa bernafas lega. Tidak ada lagi cerita orang tua murid terbebani pungutan aneh-aneh. Semua kebutuhan pembiayaan sekolah dibicarakan terbuka bersama komite, sesuai aturan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Aries Agung Paewai menyatakan, bahwa SMA, SMK, maupun SLB negeri yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim dipastikan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
“Kami tegaskan, tidak ada pungli di sekolah,” tegas Aries, Minggu (24/8/2025).
Menurut Aries, seluruh kebutuhan sekolah sudah diatur melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen ini disusun secara transparan, dibahas bersama pihak sekolah dan komite, lalu dijalankan sesuai regulasi.
Dana operasional sekolah juga disokong dari berbagai sumber. Mulai dari BOS, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Peserta Didik Miskin (BPOPP), hingga dukungan masyarakat yang sifatnya sukarela.
“Kalau dana BOS dan BPOPP belum cukup, sekolah boleh menggalang sumbangan. Itu pun harus lewat musyawarah dengan komite. Jadi tidak boleh ada pemaksaan,” tambahnya.
Aries menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahkan secara khusus memerintahkan Dindik memastikan tata kelola pendidikan berjalan benar. Pasalnya, anggaran pendidikan di Jatim cukup besar. Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga disalurkan ke lebih dari 4 ribu sekolah swasta.
“Karena itu, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan. Namun semuanya harus terbuka dan transparan,” tambahnya.
APRESIASI: Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai saat memberikan apresiasi kepada pelajar di Jatim. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Untuk memastikan praktik nakal tidak terjadi, Dindik bersama cabang dinas dan pengawas sekolah terus melakukan pemantauan. Apabila masyarakat menemukan indikasi pungli, laporan bisa disampaikan lewat kanal aduan resmi yang sudah disiapkan.
“Kami mengajak masyarakat aktif melapor. Bila ada bukti pungli, tentu akan kami tindak tegas,” tegasnya.
Selain pungli, Aries juga menepis kabar tentang penahanan ijazah. Menurutnya, seluruh ijazah lulusan 2024 dan 2025 sudah selesai dicetak dan disalurkan. Bahkan, sekolah kini aktif menghubungi alumni yang belum mengambil.
“Ijazah sekarang sudah tersambung online. Begitu lulus bisa langsung dicetak. Hanya kalau ada salah ejaan memang harus diperbaiki dulu,” katanya.
Ada juga alumni yang lulus lebih dari lima tahun lalu belum mengambil ijazah. Alasannya macam-macam, mulai pindah domisili sampai sulit dihubungi.
“Ijazah bisa diambil kapan saja. Tidak bisa dititipkan karena harus ada cap tiga jari,” jelas Aries.
Bagi yang kesulitan, Dindik Jatim membuka layanan aduan ijazah lewat hotline 081-3110-8881 dan email ppidhumas.dindikjatim@gmail.com.
Dindik menegaskan, komitmen Pemprov Jatim adalah mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih, transparan dan akuntabel. Semua ini demi mencetak generasi emas Indonesia, sesuai arahan Gubernur Khofifah.
Bicara prestasi, Jawa Timur memang masih jadi barometer nasional. Selama enam tahun berturut-turut, siswa Jatim tercatat paling banyak lolos perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP maupun SNBT.
Sementara itu, SMK Jatim juga tak kalah moncer dengan tiga kali berturut-turut menjadi juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional.
“Ini bukti pendidikan Jatim konsisten jadi kebanggaan sekaligus barometer nasional,” kata Gubernur Khofifah, beberapa waktu lalu.
Dengan prestasi yang terus terjaga dan tata kelola yang makin bersih, pendidikan Jawa Timur optimistis melangkah menuju Indonesia Emas 2045. (Ananto Wibowo)
