KESEHATAN: Menteri Wihaji ketika menyerahkan seara simbolis bantuan jamban sehat, kepada masyarakat sebagai peserta keluarga berencana. (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd, menyebut, ada 71 ribu perempuan di Indonesia yang sudah menikah, memilih predikat child free. Atau tidak memiliki anak, alias bebas dari anak.
Hal itu disampaikan, saat bertemu ratusan kader Keluarga Berencana se Kota Malang, di gedung Mini Block Office (MBO), Balai Kota Malang, Selasa (12/08/2025).
Kendati angkanya cukup tinggi, tetapi Wihaji meyakini, tidak semua perempuan yang memilih child free, bakal menerapkan dalam kenyataan sehari-hari. Angka itu, lebih pada pendapat semata-mata.
“Ada tiga alasan kenapa pilihan itu diambil. Pertama dari segi ekonomi. Kedua, pola asuhnya yang menggunakan baby sitter jika sama-sama sibuk bekerja. Ketiga, karena belum siap dengan keduanya maupun mentalnya.”
Namun demikian, melihat kondisinya, seperti kami sebagai pemerintah, tetap harus hadir,” jelas Wihaji.
Karena pihaknya yakin, apa yang menjadi pilihan perempuan itu, bukanlah pilihan yang sejati dalam hatinya. Hanya ingin kebebasan hidup tanpa terbebani hidup.
“Untuk itu, kami dari pemerintah ingin membantu masyarakat rumah tangga. Khususnya yang memiliki kesibukan atau super sibuk. Kita hadirkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), atau bisa dibangun Taman Penitipan Anak (TPA) di Tamasya tersebut. Guna menjawab rasa kekhawatiran mereka,” jelasnya.
Untuk menunjang TPA di Tamasya, pihaknya telah menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup. Guna membantu memfasilitasi kebutuhan infrastruktur maupun tempat.
SAMBUTAN: Menteri Wihaji ketika memberikan arahan dalam pertemuan Keluarga Berencana se Kota Malang, di Mini Block Office (MBO) Balai Kota Malang, Selasa (12/8/2025). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
Contohnya, bisa berupa kebun atau taman yang memiliki sarana dukungan bermain bagi anak-anak.
“Tempat bermain anak tersebut, bagian dari taman asuh sayang anak (mengasuh).”
“Termasuk kita berikan layanan edukasi dan kenyamanan serta keamanannya.”
“Kita berikan jaminan orang tua dari anak itu tenang dan nyaman dalam beraktifitas di pekerjaannya,” beber Wihaji.
Sementara itu, Kepala Dinsos -P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menyampaikan, pihaknya selalu mendukung penuh program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI. Bahkan program itu, sudah diterapkan di Bumi Arema. Seperti TPA di Tamasya milik swasta ada sembilan titik lokasi
“Perihal program GATI pun, juga sudah tersosialisasikan diberbagai kesempatan.”
“Kami pun berharap yang memiliki tempat TPA di Tamasya, bisa berkolaborasi dengan PAUD. Menguatkan dari segi pendidikan dan karakter anak lebih positif lagi,” terang Donny
Mantan Kabag Humas (Prokopim) ini berharap, setiap TPA ada kerjasama dengan Disnaker setempat.
Sedangkan agar TPA Tamasya lebih maksimal lagi, Dinsos Provinsi Jawa Timur akan menguatkan dengan program isi piringku (pemenuhan gizinya).
“Sementara ini, yang mendapatkan supporting Dinsos Jawa Timur baru sembilan TPA Tamasya, yang sudah siap di tahap satu.”
“Harapan Pak Menteri, TPA Tamasya juga bisa kita bangun di lingkungan Pemerintahan. Guna menampung anak dari ASN yang kedua orang tuanya sama-sama sibuk Dinas,” tuturnya
Tak kalah pentingnya lagi, Donny menambahkan, keberadaan TPA Tamasya hendaknya dilengkapi dengan payung hukum. Dalam hal ini kelengkapan legalitas perizinan dan sertifikasi tenaga TPA-nya.
“Karena semakin lengkap legalitasnya, kian kredibel dan dipercaya oleh banyak masyarakat.
“Kami dari Pemerintah, bersifat membina dan mengarahkan untuk lebih baik lagi.”
“Dari 31 yang mendaftar sebagai TPA Tamasya, baru 9 TPA yang sudah bisa menerapkan sekaligus mendapatkan support anggaran APBD Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. (Iwan Irawan/Ra Indrata)
