
MALANG POST – Layanan publik di Kota Batu kembali mendapat sorotan positif. Kali ini datang dari Komisi A DPRD Jatim yang melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga Kota Batu, Selasa (5/8/2025).
Tak sekadar monitoring, rombongan anggota dewan itu dibuat kagum oleh layanan terintegrasi yang ditawarkan Pemkot Batu. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni dan Ketua Komisi A, Dedi Irwansa, para legislator langsung disambut hangat Wali Kota Batu, Nurochman di ruang kerjanya di Balai Kota Among Tani.
Usai ramah tamah, rombongan langsung menuju MPP Among Warga untuk meninjau langsung berbagai fasilitas layanan publik yang sudah terpusat di satu titik.
Dibuka sejak beberapa tahun lalu, MPP Among Warga kini telah menghadirkan lebih dari 150 layanan publik dari berbagai instansi, mulai dari dinas kota, kementerian, lembaga vertikal, hingga BUMN. Bahkan, layanan digitalnya pun tak kalah impresif, dengan 92 layanan yang bisa diakses cukup lewat aplikasi di smartphone.
“Konsep yang kita kembangkan adalah pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. MPP ini hadir untuk memangkas birokrasi, menyederhanakan proses dan memberikan kenyamanan bagi warga,” ujar Cak Nur sapaannya.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi SDM, MPP Among Warga sudah ditangani oleh petugas-petugas profesional yang siap memberikan pelayanan prima. Meski begitu, menurutnya, penyempurnaan tetap perlu dilakukan, khususnya pada aspek estetika dan kenyamanan ruangan.
“Kita ingin layout-nya lebih segar, lebih ramah bagi pengunjung. Misalnya dengan penambahan tanaman bunga, dekorasi yang atraktif, agar orang merasa nyaman saat mengurus layanan,” tuturnya.
Bukan hanya mengurus KTP atau perizinan, MPP ini juga memberi ruang untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satunya adalah rencana pemanfaatan gerai kosong untuk memajang produk UMKM lokal.

KEPINCUT: Rombongan Komisi A DPRD Jatim saat berkunjung ke MPP Among Warga Kota Batu, mereke kepincut dengan berbagai layanan yang telah ada. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
“Setiap hari banyak warga yang datang ke sini. Ini peluang bagus untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Batu,” imbuhnya.
Bagi masyarakat yang tidak bisa hadir langsung ke lokasi, Pemkot Batu juga menyediakan Call Center 112 sebagai jalur cepat untuk mengadukan keluhan atau permintaan layanan.
Lebih jauh, Cak Nur menyoroti bagaimana MPP Digital Among Warga kini telah terintegrasi secara nasional. Masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti izin praktik tenaga kesehatan, aplikasi Satu Sehat, hingga Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) hanya dalam genggaman.
“Intinya, kita ingin membuktikan bahwa pelayanan publik itu bisa modern, efisien, tapi tetap ramah dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, yang menyebut apa yang dilakukan Pemkot Batu sebagai best practice pelayanan publik.
“Ini luar biasa. Sangat layak dijadikan contoh. Kami akan dorong agar model MPP Among Warga ini bisa direplikasi di kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur,” ucapnya.
Menurutnya, kehadiran MPP Among Warga adalah bukti nyata bahwa pelayanan publik bisa dikemas dengan pendekatan yang menyenangkan, tanpa mengurangi unsur kecepatan dan ketepatan.
Kunjungan Komisi A DPRD Jatim ke Kota Batu ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tapi juga momen strategis untuk mempererat sinergi antara legislatif provinsi dan pemerintah daerah dalam urusan pelayanan masyarakat.
“Kami harap kolaborasi seperti ini bisa terus diperkuat. Karena pada akhirnya, yang kami perjuangkan bersama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)