KONSOLIDASI: Wali Kota Batu, Nurochman memimpin konsolidasi jajaran pemerintahan Kota Batu ke KPK RI. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan transparan tak hanya sekadar jargon bagi Pemkot Batu. Terbukti rombongan pejabat penting dari Kota Apel ini mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman yang hadir bersama Wakil Wali Kota Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto, dua Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Mereka mengikuti Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Nurochman secara lugas menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari ikhtiar serius, dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus mencegah praktik-praktik korupsi yang kerap membayangi jalannya roda pemerintahan daerah.
“Kami datang ke KPK bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga menyampaikan komitmen kami. Ini adalah langkah konkret untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya,” tegasnya, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan strategis dibahas. Mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD, penguatan pengawasan proyek strategis, hingga tata kelola hibah dan bantuan sosial.
Pemkot Batu menyatakan siap mengintegrasikan data hibah ke dalam satu sistem terpadu. Tujuannya, agar tidak terjadi duplikasi penerima dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, Cak Nur juga menunjukkan sikap tegasnya. Tidak ada toleransi terhadap intervensi pihak luar. Langkah konkret dilakukan lewat pembangunan database penyedia lokal, mendorong UMKM masuk ke dalam etalase e-katalog, hingga evaluasi berkala atas metode pengadaan langsung dan e-purchasing.
“Kami ingin proses pengadaan yang sehat. Tidak hanya cepat, tapi juga akuntabel. Pengadaan yang berpihak kepada pelaku usaha lokal,” ujar Nurochman.
Selain itu, optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), serta penguatan peran Inspektorat juga jadi fokus. Setiap perangkat daerah diminta untuk aktif menindaklanjuti hasil audit sebagai bahan pembenahan sistem kerja.
Tak hanya soal pencegahan korupsi, Pemkot Batu juga memanfaatkan pertemuan itu untuk melaporkan progres penyelesaian aset eks Kabupaten Malang. Termasuk kawasan strategis seperti Songgoriti yang selama ini masih jadi PR.
Langkah ini juga diiringi strategi pemetaan potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menyusun proyeksi APBD yang lebih realistis dan berkelanjutan ke depan.
Audiensi ini menjadi cerminan nyata bahwa Pemkot Batu serius menjadikan transparansi dan pengawasan internal sebagai fondasi pemerintahan. Bukan hanya untuk memenuhi indikator teknokratis, tetapi demi membangun kepercayaan publik.
“Kami ingin masyarakat melihat bahwa pemerintah hadir dengan cara yang benar, cara yang bersih, dan cara yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Dengan konsolidasi ini, Pemkot Batu berharap bisa terus menjaga integritas birokrasi sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bebas dari korupsi.
Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, menyambut baik komitmen Pemkot Batu. Menurutnya, KPK akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi yang sudah diberikan.
“Kami punya dashboard monitoring yang memantau secara real-time pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Semua bisa kami pantau,” kata Wahyudi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, bukan hanya di level kepala daerah, tetapi juga hingga level pelaksana teknis. (Ananto Wibowo)
