MALANG POST – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyapa langsung para calon siswa Sekolah Rakyat (SR) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur di Kota Batu, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah memberikan motivasi kepada calon siswa yang akan memulai tahun ajaran baru pada Juli 2025. Dia juga memberikan perhatian khusus kepada para orang tua calon siswa yang turut hadir dalam kesempatan tersebut.
Menurut Gubernur Khofifah, pertemuan ini menjadi momen penting untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua dan calon siswa.
“Sekarang para orang tua bisa melihat langsung, Oh, anak saya nanti sekolah di sini, ruang kelasnya seperti ini, asramanya seperti ini. Jadi mereka bisa merasa lebih tenang dan yakin,” paparnya.
Dia mengungkapkan, pada awal dibukanya pendaftaran SR, respon dari masyarakat masih rendah. Namun, seiring dengan intensifnya pendekatan dan sosialisasi, minat masyarakat, khususnya yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus meningkat.
“Awalnya respon masih sedikit, tapi Alhamdulillah sekarang pendaftar Sekolah Rakyat sudah melebihi kuota,” katanya.
Kehadiran Gubernur Khofifah memberikan jaminan bahwa SR merupakan program strategis yang didukung penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto, untuk menjangkau warga miskin melalui sistem pendidikan boarding school gratis.
BERI KEPASTIAN: Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menyapa calon siswa Sekolah Rakyat dan wali murid, guna memberikan kepastian sekolah berbasis boarding school. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
“Sekolah Rakyat ini hadir untuk memutus mata rantai kemiskinan. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir anaknya putus sekolah karena alasan biaya,” tegasnya.
Program SR merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga, terutama yang kurang mampu. Harapannya, seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan minimal hingga SMA, bahkan ke jenjang lebih tinggi.
“Negara memastikan pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia harus lebih baik dari orang tuanya saat ini. Terutama bagi mereka yang berada di Desil 1 dan 2 DTSEN,” tuturnya.
Pemprov Jatim telah menyiapkan lima titik SR. Tiga di antaranya akan mulai beroperasi pada awal tahun ajaran 2025/2026, sementara dua lainnya dalam tahap persiapan pembangunan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tiga gedung milik Pemprov Jatim yang akan dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat berada di lokasi strategis. Pertama, UPT PPSPA Kota Batu untuk jenjang SMP dengan tiga rombongan belajar (rombel). Kedua, Kampus Kawi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim di Kota Malang dan SMKN Maritim Brondong di Kabupaten Lamongan, keduanya membuka tiga rombel untuk jenjang SMA.
Selain itu, beberapa kabupaten/kota di Jatim juga sudah siap menerima siswa SR pada Juli mendatang. Diantaranya seperti Kabupaten Mojokerto di gedung Diklat Mojokerto dengan 2 rombel jenjang SMP, Banyuwangi di Balai Diklat PNS Licin dengan 5 rombel jenjang SD, SMP dan SMA.
Kemudian Kabupaten Pasuruan berada di eks Gedung Kantor Bupati Pasuruan dengan 6 rombel jenjang SMP dan SMA. Lalu Kota Malang di eks Politeknik Kota Malang dengan 4 rombel jenjang SMP. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) juga sudah siap menerima siswa SR di Kampus Lidah Wetan Surabaya dengan 4 rombel jenjang SMA.
Selain itu Jombang di UPTD Sanggar Mojoagung, yang sudah siap dengan 4 rombel SMP dan SMA. Kemudian Kabupatem Kediri di Balai Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten dengan 4 rombel jenjang SMA. Pacitan juga sudah siap di Gedung Diklat ASN Kab Pacitan dengan 4 rombel jenjang SMA. Terkahir Kota Probolinggo di Rusunawa Kota Probolinggo dengan 4 rombel jenjang SMP dan SMA. (Ananto Wibowo)
