Kabupaten dan Kota Malang Rebutan Venue Porprov

MALANG POST – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jatim 2025, bakal berlangsung kurang dari tiga bulan lagi. Tepatnya mulai 28 Juni 2025 hingga 5 Juli 2025. Hanya saja, sampai kemarin masih ada beberapa venue yang belum pasti.

Bahkan tercatat ada lima venue yang jadi rebutan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Masing-masing pihak, saling mengklaim sudah menyiapkan venue tersebut untuk dipakai Porprov IX. Yakni venue woodball, voli pantai, berkuda, hokie dan golf.

Menariknya dua daerah yang menjadi bagian dari tiga daerah di Malang Raya, yang menjadi tuan rumah gelaran olahraga terbesar di Jawa Timur ini, juga sudah menganggarkan biaya untuk persiapan venue-venue tersebut.

“(Venue) voli pantai sudah kami bangun di kawasan GOR Ken Arok. Hanya saja memang masih ada sedikit masalah. Tapi kami optimis akan siap digunakan saat Porprov nanti.”

“Sedangkan untuk golf, kami juga sudah siapkan. Meski venuenya milik swasta dan harus menyewa yang tidak murah. Hanya saja, lokasinya memang ada di Kabupaten Malang,” kata Baihaqi, Kadisporapar Kota Malang, saat memaparkan kesiapan Kota Malang menghadapi Porprov IX Jatim 2025, di kantor Bakorwil Malang, Kamis (4/10/2025).

Dalam anggaran yang dipaparkan Disporapar Kota Malang, khusus untuk sewa venue, sudah disiapkan Rp2,5 miliar.

Tak urung, paparan yang disampaikan Baihaqi, mengundang komentar pedas dari Kadispora Kabupaten Malang, M. Hidayat, yang mendapatkan giliran paparan setelah Kota Malang. Apalagi saat itu juga hadir Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib, yang memimpin ‘kontingen’ dari Kabupaten Malang.

“Kalau perlu, Kota Malang boleh saja mengambil semua venue. Biar kami jadi peserta saja. Seperti venue yang di pantai, boleh saja Kota Malang membuat pantai sendiri. Atau (venue) yang di danau, juga boleh Kota Malang membuat danau sendiri,” sebut Hidayat, sembari memaparkan venue cabor yang bersentuhan langsung dengan laut dan danau.

Mantan Kadisdik Kabupaten Malang ini mengaku tak habis pikir dengan klaim yang dibuat Kota Malang. Padahal untuk venue-venue tersebut, sudah ada SK dari KONI Provinsi Jawa Timur.

SK yang dimaksudkan adalah penentuan 33 venue di Kabupaten Malang, yang bakal digunakan pada Porprov mendatang.

“Karena adanya SK tersebut, kami langsung mempersiapkan venue-venue tersebut. Utamanya untuk melengkapi dan menyempurnakan venue, agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KONI,” tandasnya.

Itulah sebabnya, Hidayat meminta kepada KONI Provinsi Jawa Timur, untuk segera memutuskan, siapa yang paling berhak untuk menggelar Porprov pada lima cabor yang diperebutkan.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. (Foto: Istimewa)

Sikap tegas KONI Jatim, untuk menentukan venue yang diperebutkan tersebut, juga diminta oleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. Karena waktu persiapan sudah sangat pendek.

“KONI (Jatim) akan kita minta segera tegas, untuk menentukan venue yang masih diperebutkan. Dengan mempertimbangkan venue yang paling siap dan profesional.”

“Kalau kami, tentu tidak berpihak. Mana yang kira-kira dipilih KONI, pasti yang paling siap. Sembari melihat perputaran mobilitas massanya juga. Kalau venue itu diletakkan di Malang sekian banyak, kira-kira dari sisi kemampuan bagaimana,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar KONI Jatim, juga mempertimbangkan cabang olahraga yang memiliki antusiasme penonton sangat kuat. Venue cabor itulah yang harus dibagi rata untuk tiga daerah di Malang Raya, yang menjadi tuan rumah bersama Porprov IX Jatim 2025.

“Jadi itulah yang kami ingin update situasinya. Misal, sampai hari ini ada beberapa cabor yang venue-nya belum ditetapkan. Masih berebut sama-sama siapnya antara Kabupaten dan Kota Malang.”

“KONI Jatim harus segera menentukan, venue yang mana akan dipakai. Agar teman-teman di daerah lebih optimal menyiapkan,” tegas anggota Fraksi PKB ini.

Meski demikian, Hikmah tidak khawatir kalau sampai perebutan venue itu, akan berpengaruh pada dobel anggaran yang mungkin terjadi.

Alasannya, venue itu dibangun tidak hanya untuk kepentingan Porprov semata. Tapi juga untuk peningkatan cabor masing-masing.

“Tapi dalam hal peruntukkannya harus ditetapkan, itu pasti harus cepat diputuskan. Karena berpengaruh pada tingkat kesiapannya.”

“Jika digunakan untuk Porprov, tingkat kesiapannya harus lebih dibanding dipakai untuk latihan biasa,” pungkas Hikmah Bafaqih. (Ra Indrata)