
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Foto: Istimewa)
MALANG POST – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan Pemkot Malang sanggup mengimplementasikan program sekolah rakyat (SR) dari Pemerintah Pusat. Mulai jenjang SD, SMP maupun SMA dan SMK. Pelaksanaannya direncanakan di kawasan Kecamatan Kedungkandang.
Pemkot rencananya akan memanfaatkan gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom). Atau gedung rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Keduanya aset milik Pemkot Malang, yang belum dimaksimalkan penggunaannya.
“Gedungnya sudah terbangun dengan baik dan representatif. Pelaksanaan Sekolah Rakyat, pada posisinya harus sudah siap pakai. Selain itu, siswa SR harus menginap.”
“Jika difungsikan menjadi SR, kita dapat bantuan dari Pemerintah Pusat Rp100 miliar, untuk operasionalnya. Meliputi kebutuhan makan, minum, boarding sekaligus perbaikan infrastrukturnya,” tegas Wahyu Hidayat.
Saat ini kedua lokasi tersebut, tambahnya, masih berupanya diusulkan ke Pusat. Tahapannya masih dalam proses survei oleh Kementerian PU, untuk dilakukan assessment kelayakannya.
Kalau nantinya dinilai representarif dan bantuan dana operasional bisa turun, Wahyu mengaku akan menggunakan dana itu untuk memperbaiki infrastruktur yang kurang memadai. Termasuk, melengkapi kebutuhan furniture.
“Bantuan Rp100 miliar itu, harus bisa dikelola selama kurun waktu satu tahun. Baik untuk kebutuhan akademik maupun non sarprasnya. Termasuk pengembangan kurikulum dan silabus.”
“Daerah wajib memfasilitasi tempat dan menyediakan calon siswa yang siap bergabung di SR. Khususnya keluarga kurang mampu dan berstatus tidak atau sedang putus sekolah (ATS).”
“Mereka akan kita tampung dan ikut mencerdaskan, dengan dibekal ilmu pendidikan. Agar kelak menjadi orang sukses dan berprestasi,” cetusnya.
Nantinya jika komplek Poltekom dan Rusunawa di Tlogowaru disetujui menjadi SR, Wahyu memprediksi bakal menampung seribu anak dari keluarga kurang mampu. Diperkirakan pada Juli 2025 mendatang, SR sudah dimulai.
Pelaksanaan SR diutamakan bagi daerah sudah lebih siap. Meliputi kesiapan infrastruktur, SDM, tenaga pengajar, sarpras maupun calon siswa-siswinya. Sedangkan untuk ketersediaan seribu calon siswa, bisa dilakukan secara bertahap.
“Tidak mungkin bisa sekaligus dipenuhi dalam satu tahun ini. Jenjang pendidikannya pun akan dipilih. Mana yang akan didahulukan. Apakah SD, SMP atau SMA. Semuanya kita serahkan sepenuhnya ke Kementerian yang mengaturnya,” ujar mantan Sekda Kab. Malang ini.
Pria warga Lowokwaru ini berkeyakinan, progam SR akan bisa menghasilkan output luar biasa. Apalagi Ketua tim formaturnya, dipercayakan kepada Prof. M. Nuh, yang kepiawaiannya sudah diakui dalam mengelola beberapa sekolah berkonsep Boarding School.
“Kehadiran SR di Kota Malang, bisa membantu mengubah pola pemikiran. Khususnya anak tidak atau putus sekolah (ATS) dan dari keluarga kurang mampu, ke depan memiliki impian lebih bagus lagi.”
“Mereka juga bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi lagi. Minimal mampu menyelesaikan di tingkat perguruan tinggi,” pungkasnya. (Iwan Irawan – Ra Indrata)