MALANG POST – Berbagai lapisan masyarakat Kota Batu menaruh harapan besar kepada pemimpin barunya. Mereka berharap kesejahteraan masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah bisa semakin terjamin. Tentunya dengan kebijakan yang pro rakyat, yang akan dibuat nantinya.
Salah satunya diungkapkan, Supir Angkutan Kota (Angkot) Kota Batu Stefanus Riamin. Dia berharap kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Salah satunya adalah keberadaan Angkutan Pelajar (Apel) Gratis, kami berharap ini terus dipertahankan karena sangat membantu pemasukan supir,” kata Riamin, Jumat (21/2/2025).
Menurut sopir Angkot Trayek Kota Batu – Terminal Landungsari Malang itu, Armada Apel Gratis perlu ditambah. Mengingat sebentar lagi ajaran baru dibuka. Sehingga kemungkinan jumlah siswa di Kota Batu akan bertambah.
“Selain armada, harapan kami kepada Wali Kota Batu yang baru, ongkosnya juga ditambah. Karena Apel Gratis ini kan dibiayai oleh Pemkot,” ujarnya.
Selain itu, untuk menjaga keberadaan angkot, dia juga berharap Pemkot Batu membuat shuttle atau rest area bagi Bus Pariwisata. Dari rest area tersebut wisatawan akan diangkut menggunakan angkot menuju tujuan wisata masing masing.
Dia menilai adanya shuttle itu juga bisa mengurangi kemacetan di dalam Kota Batu. “Jika hal ini bisa terealisasi, maka nasib kami para sopir akan lebih baik. Karena kalau mengharapkan penumpang umum sudah sangat sepi,” kata warga Junrejo ini.
TUNGGU KEBIJAKAN: Kondisi terminal Kota Batu nampak sepi. Masyarakat Kota Batu menunggu kebijakan pro rakyat dari pemimpin baru. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Saat ini selain menjalankan program Apel Gratis, Angkot Batu juga masih melayani sembilan trayek untuk penumpang umum. Namun, kondisi penumpang sangat sepi. Masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan ojek online atau mengendarai kendaraan pribadi.
“Saya dari Landungsari ke Batu pulang pergi hanya dapat Rp 20ribu, sementara bensin 30 ribu. Makanya dengan adanya program Apel Gratis ini kami sangat berterima kasih. Karena dapat menambal kerugian karena sepinya penumpang umum,” tuturnya.
Terpisah, Ketua PKL Alun-alun Kota Batu, Puspita Herdysari menyampaikan, pihaknya berharap agar kepala daerah baru Kota Batu dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada PKL. Meskipun sudah ada Perda terkait PKL, pihaknyainginkan produk hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Perda akan lebih kuat kalau ada Perwali, atau lebih konsen,” katanya.
Menurutnya, hadirnya Perwali terkait PKL dapat menjadi perlindungan tersendiri bagi PKL karena disitu dapat pula mengatur terkait anggaran. Karena itu, dia berharap Perwali ini dapat diwujudkan dalam program 100 hari kerja Cak Nur-Heli. Harapan itu sempat disampaikan langsung kepada Wali Kota terpilih sebelum dilantik.
“Semoga PKL ini masuk dalam program 100 hari Beliau,” imbuhnya.
Pipit mengungkapkan, meskipun terdapat sejumlah paguyuban PKL, namun tidak semua pedagang aktif berjualan. Relatif sepinya kondisi saat ini membuat pedang lebih memilih hanya berjualan di saat akhir pekan saja. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya penataan yang mengakibatkan sepinya pengunjung di bagian belakang.
“Yang depan terlalu ke depan yang di belakang terlalu ke belakang,” katanya.
Lebih lanjut, dia juga memaparkan, jumlah PKL di seputaran Alun-alun Kota Batu ada sekitar 557 pedagang. Di saat wahana bianglala tidak beroperasi, hal itu memicu turunnya jumlah pengunjung Alun-alun Kota Batu dan berimbas pada omzet para pedagang.
Sebab itu, pihaknya berharap Pemkot Batu dengan pemimpin baru dapat membuat trobosan, agar Alun-alun Kota Batu kembali lebih ramai. “Apabila Alun-alun ramai, PKL juga ramai kalau jualan,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
