LBHAP PDM Dampingi HIPPAMA

MALANG POST – Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (HIPPAMA), Agus Priambodo mengungkapkan, informasi yang diperolehnya renovasi Pasar Besar Malang itu sebenarnya bisa dibiayai dengan dana dari APBD Kota Malang.

“Informasi dari dewan lama, ada dana di APBD Rp 10 miliar untuk tempat penampungan pedagang. Dan pemkot tentunya mampu untuk memperbaiki PBM. Karena perkiraan dibutuhkan dana Rp 25 miliar untuk perbaikan PBM,” tuturnya.

Soal petisi, HIPPAMA berencana nantinya akan dikirim ke Walikota Malang, Wahyu Hidayat. Wahyu akan dilantik sebagai Walikota Malang oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara secara serentak bersama kepala daerah lain di Indonesia, Kamis (20/2/2025).

Terkait dilibatkannya Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pengurus Daerah Muhammadiyah (LBHAP-PDM) Kota Malang, Agus menyatakan sebagai antisipasi jika ada hal buruk yang menimpa para pedagang PBM. Misal, diusir.

Ketua LBHAP PDM Kota Malang, Imam Muslih, membenarkan ini. Pihaknya siap mendampingi pedagang dan mengawal jika ada penyimpangan hukum terkait renovasi PBM.

“Kami diminta tolong HIPPAMA dan siap mendampingi pedagang dan mengawal jika ada pelanggaran dan penyimpangan hukum terkait renovasi Pasar Besar Malang,” tegasnya.

Ketua LBHAP PDM, Imam Muslih SH, menunjukkan kaos bertuliskan 85,71% menolak. (Foto: Istimewa)

Petisi yang disampaikan HIPPAMA berisi 5 poin. Saat penyampaian petisi, sejumlah pedagang memakai kaos hitam yang di bagian belakang bertuliskan 85,71 Persen Menolak.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengumpulkan dua perwakilan paguyuban pedagang Pasar Besar Malang. Yakni Perkumpulan Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM) dan Himpunan Pedagang Pasar Malang (HIPPAMA).

Tujuannya, untuk mematangkan penanganan dan penyelesaian pembangunan Pasar Besar, paska kebakaran beberapa tahun lalu.
Apalagi Pemerintah Kota Malang, dituntut oleh Kementerian PUPR, untuk segera melengkapi persyaratan, agar proses renovasi bisa segera direalisasikan. Direncanakan pada 2025 nanti, dana pembangunan sudah bisa dialokasikan.

“Kami menyebut ini bagian dari penanganan Pasar Besar. Soal proses penyelesaian Pasar Besar, kami dari Pemkot Malang, bersama DPRD dan stakeholder lainnya, berupaya menuntaskannya,” kata Pj Wali Kota Malang ketika itu.(Eka Nurcahyo)

====================

AKSI 1902 DUKUNGAN PENOLAKAN PEMBONGKARAN PASAR BESAR

Petisi tertulis dan pengumpulan tanda tangan para pedagang Pasar Besar ini menyangkut 5 tuntutan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut ;

1. Meminta pemerintah kota Malang melalui diskopindag bersama DPRD kota Malang membatalkan rencana pembongkaran Pasar Besar Malang ditengah sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan sekarang.
2. Meminta pemerintah kota Malang dan diskopindag untuk komitmen menggunakan hasil uji forensik ITS (Institut Sepuluh November Surabaya) yang menyatakan tentang kelayakan bangunan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
3. Para pedagang pasar besar Malang menilai pemerintah kotà Malang dalam hal ini bagian diskopindag dibawah pimpinan saudara Eko Sri Yuliadi telah abai  dalam hal pemeliharaan dan perawatan gedung (pasar) sehingga kondisi pasar tampak kumuh dan tidak tertata meskipun tarikan restribusi tetap diberlakukan.
4. Bahwa para pedagang telah melakukan perbaikan terbatas dengan mengeluarkan biaya swadaya atau mandiri, untuk itu kami para pedagang pasar besar malang meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memperjuangkan alokasi anggaran guna dilakukannya perbaikan dan perawatan Pasar Besar secara maksimal.
5. Mengingatkan kembali janji kampanye pasangan walikota terpilih yang telah berkomitmen bersama hippama dan pedagang pasar besar malang untuk memperbaiki pasar dengan tidak membongkar.

Petisi tertulis ini telah disepakati dalam bentuk pengumpulan tanda tangan  dengan metode kuantitatif dan telah terkumpul sebanyak 3863 toko dari total 4508 toko di pasar besar,  yang artinya sebanyak 85,71% pedagang Pasar Besar Malang telah menyatakan menolak pembongkaran total pasar besar dan mendukung perbaikan.

Demikian petisi tertulis ini kami sampaikan kiranya agar dapat menjadi perhatian.

Malang, 19 Februari 2025

HIPPAMA Bersama Pedagang

====================