MALANG POST – Pemerintah Kabupaten Malang, sudah mulai melakukan upaya efisiensi anggran. Dengan memangkas beberapa item, seperti ketentuan dalam Inpres.
Diantara anggaran yang dipangkas itu adalah perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen. Ada juga pemangkasan anggaran seremonial dan pembelanjaan ATK.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk, yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (19/2/2025).
Tomie juga menjelaskan, sejauh ini Pemkab Malang juga upayakan memenuhi instruksi presiden. Bahkan untuk perjalanan dinas, pemangkasannya sudah 50,02 persen. Saat ini yang masih jadi prioritas untuk dinas yang memiliki UPT UPT, yang harus melakukan kunjungan untuk pengawasan.
“Tapi sampai saat ini, kami masih menunggu, sebenarnya efisiensi anggaran ini akan diarahkan kemana. Penjelasan detail masih belum tersampaikan sampai daerah,” sebutnya.
Tomie juga menjelaskan, sejauh ini pendapatan Kabupaten Malang, 75 persen dari dana transfer. Sehingga adanya efisiensi anggaran ini, maka langkah kedepan ini jadi tantangan tersendiri.
“Sebagai upaya ke depan, salah satunya untuk seluruh giat retribusi dan pajak, tidak lagi dilakukan secara manual tapi secara elektronik. Sehingga monitoringnya bisa tepat,” jelasnya.
Tomie menambahkan, untuk upaya lain khususnya infrastruktur jalan. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan peningkatan status.
Yang tidak kalah penting, upaya yang dilakukan mendorong banyak investasi bisa masuk di Kabupaten Malang.
Anggota Komisi 4 dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulhan A Mubarok, mengaku optimis meskipun dilakukan efisiensi anggaran, tidak akan berdampak secara signifikan, untuk pelayanan publik yang ada di Kabupaten Malang.
“Sebenarnya kalau soal Work From Anywhere ini, sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika masuk dalam masa covid dulu. Tapi tentunya dalam pengaplikasiannya, ada sektor sektor utamanya yang tetap pelayanannya dioptimalkan. Seperti sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor pelayanan publik,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Bahkan di Banggar sendiri, tambahnya, ketika dalam pembahasan anggaran di bulan Desember 2024 lalu, sempat juga membahas adanya potensi potensi inflasi. Sehingga hal hal seperti ini sudah terpikirkan.
Karena itulah, prioritas pihaknya sesuai dengan undang undang, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Begitupun untuk tahun depan, prioritas masih sama untuk 3 sektor itu.
“Kami menilai,Kabupaten Malang beberapa tahun belakangan dapat support banyak dana dari APBN, khususnya untuk infrastruktur,” sebutnya.
Zulham menambahkan, saat ini yang sedang dalam pembahasan soal rencana diadakannya tol Malang – Kepanjen dan Jalan Tembus Gondanglegi – JLS.
Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Prof Andy Fefta menjelaskan, efisiensi anggaran itu harusnya tidak langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Seperti giat kunjungan kerja yang tidak perlu, itu harusnya bisa dipangkas.
“Dampak efisiensi anggaran ini, tentu masih akan dilihat nanti seperti apa. Apakah memang dinilai pro dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,” kata Prof. Andy.
Pihaknya juga menegaskan, perlu adanya kehati-hatian dalam efisiensi anggaran ini. Jangan sampai pelayanan publik terganggu, karena ini yang akan jadi indikator berhasil tidaknya. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)
