MALANG POST – Pelayanan hukum di Kota Batu diharapkan bisa semakin optimal dan profesional, serta memiliki dedikasi tinggi. Seiring diresmikannya penggunaan Gedung Kejaksaan Negeri Batu, di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Batu, Rabu (19/2/2025).
Gedung yang dibangun dengan anggaran Rp10,57 miliar itu diresmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL. Pembangunannya bersumber dari dana hibah APBD Pemkot Batu tahun anggaran 2023.
Menurut Kajati Mia, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Akan tetapi harus dapat bersinergi dan berkoordinasi. Baik dengan pemerintah daerah, instansi dan lembaga penegak hukum lain serta stakeholder terkait lainnya.
“Terima kasih kepada Pemkot Batu atas dukungan yang begitu besar terhadap instansi penegak hukum khususnya Kejari Batu,” tutur Kajati.
Menurut dia, yang tak kalah penting adalah dukungan dan peran serta masyarakat, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti lahan yang cukup, bangunan kantor yang layak, representatif, dapat menciptakan rasa aman, dan nyaman. Baik bagi ASN kejaksaan dan masyarakat yang membutuhkan atau mendapatkan pelayanan di Kejari Batu.
Kebutuhan tambahan ruangan/lahan dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah pegawai, struktur jabatan baru dan kebutuhan untuk pelayanan masyarakat.
LEBIH REPRESENTATIF: Kajati Jatim, Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, saat meresmikan penggunaan gedung baru Kejari Batu yang lebih representatif. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
“Termasuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, sehingga lahan dan gedung kantor yang ada tidak cukup untuk menampung kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu diperlukan perluasan lahan kantor dan bangunan atau setidak-tidaknya perlu dilakukan rehabilitasi kantor. Agar dapat di tambah ruangan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang,” tuturnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya hibah pembangunan ini, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja Kejari Batu, menjadi lebih optimal dan profesional, serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Kajari Batu, Didik Adyotomo menambahkan, kesejukan Kota Batu menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Gedung baru ini merupakan hasil hibah dan kolaborasi antara Pemkot Batu dengan Kejari, termasuk hibah rumah Dinas Kajari dan Kasi yang saat ini masih dalam tahap pemeliharaan.
Kejari Batu sebelumnya menempati kantor lama dengan luas tanah 1209 meter persegi dan luas bangunan 631 meter persegi. Setelah mendapatkan hibah dari Pemkot Batu, saat ini luas tanah Kantor Kejari Batu menjadi 1763 meter persegi dan luas bangunan 2078 meter persegi.
“Pembangunan fisik gedung kantor Kejari Batu bersumber dari dana hibah APBD Pemkot Batu tahun anggaran 2023. Dengan nilai kontrak sebesar Rp10.057.187.000 dan pengadaan interior serta fasilitas penunjang sebesar Rp2.995.614.712,” papar Didik.
Didik memaparkan, Kejari Batu juga mendapatkan hibah pembangunan rumah negara atau rumah dinas yang terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Rumah tersebut diperuntukan untuk Kajari dan seluruh Kasi, yang saat ini pembangunannya telah selesai 100 persen. Saat ini rumah negara itu masih dalam tahap pemeliharaan.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Pemkot Batu atas segala perhatian serta dukungannya kepada Kejari Batu dalam rangka mendukung optimalisasi dan peningkatan tugas fungsi pelayanan, melalui hibah tanah dan bangunan,” ujarnya.
Dia berharap, dengan kehadiran Kantor Kejari Batu yang baru dapat menambah semangat baru kepada seluruh jajaran pegawai. Utamanya untuk dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kota Batu khususnya. Serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik dari sisi penegakkan hukum maupun pelayanan umum lainnya.
“Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah melalui program Asta Cita dapat terwujud,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
