malang-post.com

MALANG POST – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menilai industri jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh positif dengan likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Menurut Kepala Kantor OJK Malang, Biger A Maghribi, dalam tiga pekan pertama 2025, OJK juga telah melaksanakan serangkaian upaya pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Seperti penerimaan daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi. Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK dan Bank Indonesia (BI)

Juga penguatan pertumbuhan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Buy Now Pay Later (BNPL), serta peningkatan pelindungan konsumen melalui penerbitan kebijakan baru.

Dikatakan Biger, pertumbuhan optimal juga terjadi di sektor perbankan. Hingga bulan November 2024, fungsi intermediasi tumbuh optimal dengan pertumbuhan kredit sebesar 13,39 persen secara tahunan, mencapai Rp104,33 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan kredit, kredit investasi tumbuh 30,03 persen, kredit konsumsi tumbuh 10,23 persen, dan kredit modal kerja tumbuh 7,17 persen.

Sektor ekonomi utama pendorong pertumbuhan kredit, lanjut dia, adalah Konstruksi (tumbuh Rp 2,09 triliun/35,03 persen yoy), Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh Rp1,97 triliun/10,15 persen yoy), dan Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna) (tumbuh Rp1,59 triliun/11 persen yoy).

Namun, secara umum penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih tertuju kepada tiga sektor ekonomi utama. Yaitu Perdagangan Besar dan Eceran (Rp21,34 triliun; porsi: 20,45 persen), Industri Pengolahan (Rp18,35 triliun; porsi: 17,59 persen), dan Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna) (Rp16,06 triliun; porsi: 15,39 persen).

Di sisi lain, sektor ekonomi dengan tingkat kredit dan/atau pembiayaan bermasalah tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (26,08 persen), Perantara Keuangan (11,34 persen), dan Perikanan (7,28 persen).

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL perbankan per November 2024 sebesar 2,47 persen atau meningkat 0,16 persen yoy. Loan at risk juga menurun 1,74 persen menjadi 7,27 persen per November 2024.

Sementara guna pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, kata Biger, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap ± 8.500 rekening (sebelumnya ± 8.000 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Serta melakukan pengembangan atas laporan itu dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).

OJK juga telah mendiskusikan dan sharing informasi dengan perbankan mengenai upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan perbankan dalam upaya deteksi awal rekening terindikasi judi online. “Selain itu, terus menguatkan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan rekening dormant sebagaimana yang telah dilakukan selama ini,” pungkasnya. (Eka Nurcahyo)