MALANG POST – Debat pamungkas Pilkada serentak 2024 untuk Kota Malang digelar pada Rabu (20/11/2024) malam. Tiga pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Malang beradu gagasan terakhir sebelum masa tenang dan pemungutan suara.
Ketiga paslon itu yakni nomor urut 1, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin (WALI/no. 1). Nomor urut 2, Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko (Sam HC-Mbak Ganis). Nomor urut 3, Mochamad Anton-Dimyati Ayatulloh (ABADI).
Tema debatnya, yakni ‘Peran Pemerintah Kota Malang dalam Menyerasikan Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam Rangka Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan dan NKRI’.
Topik ini diawali dengan segmen pengungkapan visi-misi dari ketiga paslon mengenai tantangan pembangunan kota.
Paslon Pilwali Malang nomor urut 3, Anton-Dimyati, usai mengikuti Debat Publik III. (Foto: Istimewa)
Paslon nomor urut 3, Abadi, mendapat giliran kedua setelah paslon nomor urut 2. Abah Anton–panggilan dari Mochamad Anton–selaku calon walikota langsung menyoroti tentang pembangunan dan perkembangan Kota Malang yang belum optimal.
“Malang, kota yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun manusianya. Namun, masih banyak kendala,” ucap Abah Anton dalam debat yang disiarkan TVRI (20/11).
Dia pun mengatakan setidaknya ada empat masalah yang ada di Kota Malang. “Seperti pengangguran, kemacetan, banjir, dan ketimpangan pelayanan publik. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan bersama,” imbuh Anton.
Anton menambahkan jika visi ABADI bukan sekadar janji, namun akan menjadi wujud komitmen.
Komitmen itu pun nanti akan diselaraskan dengan program pembangunan Kota Malang dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pusat.
Selepas debat, paslon Anton-Dimyati (ABADI) juga melakukan wawancara singkat dengan awak media. Abah Anton–kembali menegaskan visi dan misinya dalam memimpin Kota Malang.
Menurutnya, segala permasalahan di Kota Malang akan diselesaikan dengan percepatan. Abah Anton juga mengusung prinsip bottom-up; dari bawah ke atas, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Selain itu, perubahan di kepemerintahan penting dilakukan agar percepatan untuk menyelesaikan masalah dapat berjalan lancar.(*/Eka Nurcahyo)
