malang-post.com

MALANG POST – Dalam Pilkada 2024 ini, masih terdapat dua jenis pemilih yang ditemukan. Yakni pemilih tradisional dan rasional. Hanya saja, mayoritas masih didominasi oleh pemilih tradisional.

Ketua Program Studi Komunikasi, yang juga dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Malang, Nasrulah M.Si., menjelaskan, pemilih tradisional itu adalah pemilih yang memanfaatkan hak suaranya berdasarkan visual, faktor ideologis hingga faktor kekerabatan.

“Sementara untuk pemilih rasional, yang memilih karena visi misi dan program kerjanya, masih sangat sedikit,” katanya saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Selasa (18/11/2024).

Lebih lanjut Nasrullah mengatakan, indikator yang harus dilirik dalam memilih dalam Pilkada Serentak 2024, pemilih cerdas harus mempertimbangkan track record calon sedalam-dalamnya. Termasuk konsistensi dan kebijakan, jika calon tersebut sudah pernah menjabat sebelumnya.

Itulah sebabnya, Nasrullah berharap menjelang Pilkada Serentak ini, penting bagi pemilih untuk semakin cerdas dalam menyaring sumber informasi yang diterima.

“Hal itu juga berkaitan dengan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan harus sesuai antara apa yang dibicarakan dan fakta yang ada.”

“Jadi pemilih harus memilih pasangan calon yang benar-benar mampu dan konsisten dengan apa yang dijanjikan,” tegasnya.

Selain itu Nasrullah menyebut, pemilih harus mempertimbangkan sejauh mana visi dan misi pasangan calon bisa terwujud.

Salah satunya melihat program yang lebih realistis dan mampu menjawab kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash-Shiddiq menyampaikan, di Kota Malang kerawanan masih masuk dalam kategori tinggi, dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia.

“Sampai saat ini sudah ada enam laporan terkait dugaan pelanggaran selama masa rangkaian menjelang Pilkada 2024. Sebagian besar karena money politics. Termasuk di dalamnya ada pemberian kaos, makanan, alat sekolah hingga sembako,” jelasnya.

Kata Hasbi, pihaknya terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Selain itu pengawasan partisipatif masyarakat juga penting, untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan jujur. (Faricha Umami-Ra Indrata)