MALANG POST – UPT Laboratorium Pancasila (Lapasila) Universitas Negeri Malang kembali mengelar Sarasehan Nasional Pancasila yang kali ini digelar dengan menggandeng Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jawa timur dan Oase Institusi, Selasa (5/11/2024) di Ballroom 1, Hotel Grand Mercure, Malang
Acara ini bertemakan “Menyongsong Pilkada Jawa Timur Yang Demokratis, Berintegrasi dan Anti Politik Uang”. Turut hadir para perwakilan paslon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Yakni calon wakil gubernur nomor 1, Lukman Khakim dan calon gubernur nomor 3, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han.
Sementara itu dari Paslon nomor 2 tidak ada yang hadir, kemudian di sela acara, dilakukan penandatangan pakta integritas anti politik uang dari tiga pihak. Yaitu Bawaslu Jatim, dan dua cawagub Jatim, Lukman Hakim dan Gus Hans. Isi pakta integritas dibacakan mereka.
Dr Akhirul Aminulloh SSos MSi, Kepala UPT Lapasila UM menjelaskan jika kegiatan ini kolaborasi UPT dan Bawaslu dalam menghadapi Pilgub Jatim 2024.
KETUA Bawaslu Jatim, Ahmad Warits, S.IP., saat meberikan keterangan kepada wartawan di sela sela Sarasehan Nasional Pancasila, di Ballroom 1, Hotel Grand Mercure, Malang. (Foto: M. Abd. Rachman Rozzi / Malang post)
“Di beberapa tempat lain kegiatannya menyampaikan visi misi. Tapi kami ingin minta komitmen dari calon untuk membangun demokrasi dengan cara anti politik uang,” imbuhnya
Sementara itu Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Hariyono, juga menggarisbawahi pentingnya komitmen moral dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Menurutnya, meski pemilu adalah adopsi dari nilai-nilai global, penerapannya harus selaras dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.
“Kami sangat menghargai calon yang hadir. Kami berharap, jika terpilih sebagai penyelenggara negara, mereka mampu menjalankan amanah dengan maksimal, bukan sekadar pidato,” kata Prof. Hariyono.
Prof. Hariyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas dasar yang kuat untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, hal tersebut sulit tercapai tanpa komitmen yang kuat dari para pemimpin negara.
“Forum ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan tanggung jawab sosial kita semua dalam mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran bangsa,” tegasnya
Terakhir ketua Bawaslu Jatim Ahmad Warits, S.IP atau biasa disapa Warits menjelaskan. Bahwa tujuan digelarnya acara ini adalah pemberantasan politik uang. Itu bukanlah tugas penegak hukum semata. Tetapi memerlukan komitmen bersama dari masyarakat dan calon kepala daerah.
Menurutnya, politik uang mengubah pandangan terhadap masyarakat menjadi sekadar objek transaksional, padahal masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
Diskusi para Cawagub, Bawaslu dan akademisi di Sarasehan Nasional Pancasila, di Ballroom 1, Hotel Grand Mercure, Malang. (Foto: M. Abd. Rachman Rozzi / Malang Post)
Pihaknya juga menyatakan bahwa jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan memang diharuskan menuangkan hasil pengawasan ke form A.
“Kami sudah mengumpulkan se Jatim per 5 hari lalu 370 an ribu. Mulai tingkat pengawas desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi. Nanti diklasifikasi apa ada potensi pelanggaran atau tidak.’
“Yang potensi dikaji apa pelanggaran atau tidak. Hasilnya akan ditindaklanjuti,” bebernya.
Sedangkan potensi pelanggaran ada semua, terutama di APK saat di awal tahapan kampanye. Bahkan di beberapa wilayah kabupaten ada yang masuk ranah pidana.
Bawaslu juga telah membentuk Pokja Pengawasan Ciber yang juga dilakukan di seluruh jenjang. Hasilnya ada beberapa laporan dan temuan.
Terakhir harapannya dengan forum ini, para penyelenggara berharap seluruh calon kepala daerah di Jawa Timur tidak hanya berkomitmen dalam kampanye. Tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas demokrasi demi mewujudkan Pilkada yang bersih, adil dan beretika. (M Abd Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)