SAHAT Tua Simanjuntak, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yang kesandung kasus suap dana hibah untuk Pokmas. Kasusnya terus merembet dan salah satu calon Bupati Malang, konon bisa terkena getahnya. (Foto: Istimewa)
Pengelolaan dana hibah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019-2022. Yang dikucurkan melalui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Malang, berujung adanya dugaan suap yang dilakukan Pengurus Pokmas.
Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun, sudah melakukan pemeriksaan kepada 35 orang Pengurus Pokmas sebagai saksi.
Dalam kasus dugaan suap itu, ada 11 orang mantan anggota DPRD Jatim, juga anggota DPRD yang kembali terpilih, telah menerima dana hibah tersebut. Salah satunya adalah Calon Bupati (Cabup) Malang, yang kini sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2024.
Belasan mantan dan anggota DPRD Jatim yang menerima dana itu adalah, berinisial AD sebesar Rp 10.433.492.000, SP sebesar Rp 21.146.234.000, DR sebesar Rp 23.636.818.000, HG sebesar Rp 29.273.847.000, SR sebesar Rp 108.729.136.000, KH sebesar Rp 19.460.934.000, HB sebesar Rp 35.716.422.000, AZ sebesar Rp 31.909.847.000, SI sebesar Rp 22.815.665.000, JR sebesar Rp 26.709.119.000, DH sebesarRp 84.743.095.000. Jika di total, dana hibah itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Badan Pekerja Lembaga Merah Putih (LMP) Malang, Yoyok CH, Senin (23/9/2024), kepada wartawan mengatakan, jika benar ada salah satu Cabup Malang, yang terindikasi menerima suap dana hibah untuk Pokmas di Kabupaten Malang, tentunya telah menyederai hati rakyat Kabupaten Malang.
Seharusnya dengan kasus tersebut, Cabup yang terindikasi menerima dana itu, harus tahu diri. Untuk tidak melanjutkan pencalonannya sebagai Bupati Malang.
“Belum jadi Bupati Malang saja, sudah mau menerima suap. Apalagi jika menjadi Bupati Malang. Apa tidak malah berbahaya.”
“Dengan melihat kasus dugaan suap tersebut, sangat miris sekali,” tegasnya.
Padahal dana hibah yang dikucurkan untuk kepentingan masyarakat, lanjut Yoyok, seharusnya benar-benar digunakan untuk membangun sosial masyarakat.
Apalagi mereka dipilih oleh rakyat dan di Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya, saat mencalonkan sebagai Anggota DPRD Jatim, termasuk rakyat Kabupaten Malang.
Masyarakat selalu berharap, sebutnya, agar mereka yang dipilih bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Namun sebaliknya, mereka malah menerima suap yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendirinya.
“Kami berharap kepada KPK, agar segera menetapkan tersangka kepada 11 orang mantan dan anggota DPRD Jatim yang kembali terpilih. Termasuk juga Cabup Malang yang terindikasi menerima suap dana hibah,” tandas Yoyok.
Sebelumnya sudah santer diberitakan, dalam kasus dugaan suap dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Jatim Tahun 2019-2022, KPK sudah menetapkan 21 orang tersangka mantan dan Anggota DPRD Jatim terpilih.
Penetapan tersangka tersebut hasil pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
“Ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Puluhan tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.”
“Sementara, empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara,” ungkap Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, beberapa waktu lalu. (*/Ra Indrata)
