MALANG POST – Rencana pemekaran Malang Utara, hasil dari aspirasi masyarakat. Dengan DPRD Kabupaten Malang sebagai tempat menghimpun aspirasi masyarakat.
Ketua Panitia Khusus RPJPD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menegaskan hal itu saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Selasa (16/7/2024).
“Salah satu aspirasi yang muncul dari masyarakat bagian Malang Utara, yang mengeluh ketika mau melakukan pengurusan administrasi publik harus ke wilayah Kepanjen. Tentunya kondisi ini memakan waktu dan biaya,” kata Zia Ulhaq.
Rencana pemekaran Malang Utara ini, tabahnya, memang sudah masuk RPJPD. Sehingga jelas gambaran Kabupaten Malang ke depan mau dibawa kemana.
Zia menambahkan, soal pemekaran sendiri pertimbangan utamanya, agar pelayanan masyarakat bisa lebih merata dan dekat. Baik urusan administrasi publik, sampai akses kesehatan.
“Jadi pemekaran ini murni karena aspirasi masyarakat. Bukan atas alasan elit politik yang punya urusan pribadi,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomy Herawanto mengakui, wilayah Kabupaten Malang sangat luas. Dengan perkembangan kuantitas penduduk yang terus bertambah, maka perlu adanya penguatan pelayanan publik yang lebih efektif. Salah satu rencana besarnya dengan pemekaran wilayah Malang bagian utara.
“Sejauh ini beberapa daerah, khususnya bagian Malang utara, rentan terkendala beberapa hal, karena dalam melakukan urusan administrasi jauh,” jelasnya.
Tapi soal wacana pemekaran wilayah, tambahnya, masih sebatas gambaran awal, yang nantinya akan diperdalam lagi. “Sekarang masih tahap kajian bersama beberapa pihak. Masih cukup panjang tahapan-tahapan kedepannya, bahkan terhitung sampai 20 tahun. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap untuk realisasi ini,” tambah Tomy.
Sementara itu, Dosen Ilmu Politik FISIP UB, Dr. Abdul Aziz melihat, sebenarnya kalau pertimbangan Pemerintah Daerah mau melakukan pemekaran wilayah Malang Utara, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Selain alasan untuk meratakan pelayanan publik.
“Untuk pemisahan wilayah atau pemekaran, sesuai bahasa dalam undang undang, akan membutuhkan anggaran yang banyak. Sehingga perlu dipastikan kepentingan yang mendesak,” jelasnya.
Aziz menambahkan, dipastikan dalam urusan pemekaran ini,tidak ada kaitannya dengan persoalan politik.
Seperti contohnya, untuk keperluan mempersempit kelompok-kelompok parpol, dalam persaingan di pilkada dan pemilu. (Wulan Indriyani-Ra Indrata)
