malang-post.com

MALANG POST – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Suwarjana SE, MM., menyerahkan bantuan seragam gratis kepada 960 siswa baru jalur afirmasi PPDB SMPN Tahun Ajaran 2024 – 2025.

Diantara yang menerima, diwakili 38 siswa dari SMPN 3, SMPN 5 dan SMPN 20 Malang. Bertempat di lapangan SMPN 3 Malang, Senin (15/07/2024).

Seragam yang diberikan berupa dua stel seragam biru putih dan pramuka. Tetapi karena keterbatasan biaya, seragam hanya diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

“Pada jalur afirmasi pada PPDB tahun ini, yang mendapatkan bantuan seragam gratis ada 968 anak.”

“Kami tidak berharap mendengar adanya cerita seorang anak gak sekolah. Dikarenakan belum bisa beli seragam sekolah,” terang Pj.

Seragam yang diberikan, kata Wahyu, bukan bentuk kain. Tapi, sudah dalam bentuk seragam jadi. Agar wali murid tidak ada alasan kesulitan mencari biaya untuk ongkos jahit.

“Siswa-siswi jalur afirmasi, saat ini mengikuti giat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Mereka yang masih memakai seragam merah putih atau seragam SD, tidak perlu khawatir. Karena persediaan seragam baru telah disiapkan oleh Diknas. Sebentar lagi akan sama dengan teman lainnya, pakai seragam biru putih,” imbuhnya.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, didampingi Kepala Dindikbud, Suwarjana, serta Kepala SMPN 3 foto bersama siswa baru jalur afirmasi di lapangan SMPN 3 Malang, Senin (15/07/2024). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)

Suwarjana menambahkan, persediaan bantuan seragam gratis kepada siswa baru, tidak hanya untuk siswa SMP negeri. Tapi juga SMP swasta, dengan jumlah sesuai dengan pengajuan pihak sekolah swasta.

“Nilai yang kita anggarkan untuk kebutuhan seragam gratis Rp2 miliar. Kita berikan kepada siswa baru kelas 1 di SDN dan siswa baru kelas 7 di SMPN. Jumlah pengadaan seragam diperkirakan mencapai 3.000 stel seragam,” tambah Jana.

Sembari menunggu seragam baru dibagikan, ujar Kadindikbud, siswa SMPN masih bisa menggunakan seragam SD selama pelaksanaan MPLS.

“Kami tekankan kepada semua panitia atau Kepala sekolah, dilarang melakukan hal yang aneh-aneh. Dilarang merepotkan, memberatkan atau ada upaya pemaksaan terhadap wali murid, selama MPLS berlangsung. Tidak boleh ada bullying. Kita lakukan MPLS yang membangun, mendidik, senang serta penuh keceriaan,” ungkap dia.

Terkait SMP swasta di Kota Malang, Suwarjana kembali menegaskan, SMP swasta tidak perlu khawatir tidak mendapatkan siswa yang berkualitas. Karena dari 14 ribu lulusan SD, yang bisa ditampung SMPN hanya separuhnya.

“Kita berikan kesempatan kepada orang tua siswa, untuk mendaftarkan ke SMP yang baik dan berkualitas. Dari 7.000 di luar kuota masuk SMPN, bisa jadi sebagian sudah daftar di SMP swasta.”

“Atau bisa jadi ada yang mendaftarkan ke ponpes dan sekalian masuk di madrasah. Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk menyekolahkan putra-putrinya, tidak harus di sekolah negeri,” pungkasnya. (Iwan Irawan – Ra Indrata)