
KLARIFIKASI: Mantan Ketua PAC PP Klojen, Koesno Witanjojo, bersama pengurus PAC Sukun, Musta'in dan kader PP Kota Malang, menunjukkan SK-nya aktif sampai 2026, tapi dinyatakan tidak sah. Saat menyuarakan aspirasinya di Muscab ke-VII PP di Hotel Trio Indah 2 Malang, Minggu (30/06/2024). (Foto: Iwan Irawan/Malang Post)
MALANG POST – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur, mengambilalih Musyawarah Cabang PP Kota Malang.
Pelaksaan Muscab ke-VII PP Kota Malang itu, berlangsung Minggu (30/6/2024), di Hotel Trio Indah 2, Kota Malang. Bahkan acaranya dihadiri Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
Namun pelaksanaan muscab tersebut, dianggap memecah belah anggota MPC PP Kota Malang. Lantaran para Ketua PAC PP, merasa tidak mendapat undangan resmi. Bahkan mereka mengaku tidak tahu menahu adanya acara tersebut.
“Kami bersama pengurus PAC PP lainnya, seperti PAC PP Kedungkandang (Heri), PAC PP Lowokwaru (Margono) serta DPC PP Sukun (Mustain), merasa kecewa berat. Padahal kami masih terhitung pengurus PAC hingga 2026 nanti,” kata mantan Ketua PAC PP Kecamatan Klojen, Koesno Witanjojo, saat ditemui di dekat Hotel Trio Indah 2, Minggu (30/06/2024).
Tidak hanya sekadar tidak diundang, Koesno juga menyebut jika PAC PP tidak dilibatkan dalam muscab tersebut. Mereka mengaku tidak tahu, siapa yang menjadi panitia musyawarah tersebut.
“Kondisinya PP kok dibuat sampai seperti ini. Padahal PP punya nama besar. Kami merasa kaget dan malu, serta merasa tidak percaya. Perasaan teman-teman di empat PAC, kecuali PAC Blimbing, sangat campur aduk. Tapi kami terus melakukan komunikasi secara intensif,” tambahnya.
Disinggung adanya tanda-tanda perpecahan di internal MPC PP Kota Malang, Koesno mengakui tanda-tanda itu sudah ada. Tetapi bersama pengurus yang lain, pihaknya ingin mengesampingkan masalah tersebut. Karena mereka mengedepankan keutuhan organisasi.
“Kita tidak melihat secara personal. Tapi lebih menjaga dan mengedepankan marwah organisasi PP. Kita berharap tetap bisa saling mengingatkan dan menjaga. Hingga bisa memperbaiki satu sama lainnya,” ungkapnya.
Menyoal Muscab ke-VII MPC PP Kota Malang itu sendiri, Koesno menilai ada prosedur yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Contohnya undangan yang belum distempel. Bahkan banyak anggota PP yang justru tidak mendapat undangan.
Itulah sebabnya, sebagai bagian dari PP, mereka ingin menyuarakan aspirasi. Karena ada yang kurang pas.
Mereka juga ingin mengingatkan panitia acara, terkait hal-hal yang kurang pas. Termasuk ingin memberikan masukan.
“Tapi karena panitia tetap melanjutkan pelaksanaan muscab, sementara banyak PAC yang tidak diundang, kami tidak bisa berbuat banyak.”
“Jadi bersama sekitar 200-an anggota PP, kami akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui mekanisme dan prosedur yang ada.”
“Jika tidak bisa, langkah paling akhir, kami akan mengundurkan diri dari keanggotaan Pemuda Pancasila,” tegasnya.
Terpisah, mantan Ketua MPC PP Kota Malang, Agus S. Dewabrata, justru mengaku tidak tahu terkait penyelenggaraan Muscab ke-VII MPC PP Kota Malang.
Bahkan Agus mengaku tidak hadir di muscab tersebut. Karena MPC dan PAC di Kota Malang, tidak diajak koordinasi oleh panitia muscab. Termasuk undangan muscab, pihaknya baru menerima sekitar pukul 07.00 WIB.
“Mengenai kekecewaan dan keluhan dari sebagian anggota PP di Kota Malang, aspirasi itu murni datang dari mereka. Kami pribadi tidak pernah menginstruksikan apapun kepada mereka. Bisa jadi mereka merasakan tidak dihargai atau tidak dihormati,” terang Kaji Nanang, sapaan Agus S. Dewabrata kepada Malang Post, Minggu (30/06/2024).
Pihaknya hanya bisa berharap dan mengimbau, jangan sampai aspirasi dan kekecewaan tersebut diluapkan dengan cara anarkis. Sebab, anggota PP di Kota Malang adalah saudara seperjuangan.
“Muscab sendiri, sejatinya digelar pada Oktober 2023 lalu, sebagaimana pernah kami ajukan di gedung DPRD. Tapi dilakukan penundaan oleh MPW PP Jawa Timur. Dalihnya masih ada konflik internal di PP Kota Malang. Padahal konflik tersebut tidak pernah ada,” jelas Kaji Nanang.
Sejauh ini, tambahnya, MPC PP di Kota Malang nyaman dan baik-baik aja. Namun karena PP adalah sebuah organisasi, jika ada instruksi dari MPW, sudah pasti MPC akan mematuhi. (Iwan Irawan/Malang Post)