TALKSHOW: Kemenkeu Goes to Campus UB: Aspek Hukum Berperan Dukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel. (Foto: Humas FH for Malang Post)
Malang Post – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, gelar talk show berjudul: “Peran Aspek Hukum dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur melalui Kebijakan Fiskal yang Akuntabel”.
Melansir Humas FH UB, acara yang diadakan pada Kamis (28/3/2024) di Ruang Mimbar Demokrasi ini, merupakan bagian dari program “Kemenkeu Goes to Campus”. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, tentang peran Kementerian Keuangan dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., Dekan FH UB, menyambut baik kerjasama ini.
“Kerjasama antara FH UB dan Kemenkeu dalam penyelenggaraan talk show ini, adalah langkah yang sangat positif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, tentang peran hukum dalam pembangunan infrastruktur,” ujar Dr. Aan.
Dua pemateri utama pada acara ini adalah Tony Prianto, Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta Eva Theresia Bangun, Kepala Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
Dalam materinya, Tony Prianto menyampaikan pentingnya mitigasi risiko dalam pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur, merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang, termasuk mitigasi risiko agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Sementara itu, Eva Theresia Bangun membahas peran aspek hukum dalam pembangunan infrastruktur melalui kebijakan fiskal yang akuntabel.
“Kebijakan fiskal yang akuntabel membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan mendukung untuk memastikan penggunaan dana publik dalam pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Talk show ini merupakan salah satu upaya konkret dari FH UB untuk memperkuat sinergi dengan stakeholder eksternal, seperti Kementerian Keuangan, dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. (M. Abd. Rahman Rozzi)
