BONSAI: Narasumber dalam bincang bincang santai bersama pakar UB yang bertema Proyeksi Politik Pasca Pemilu, Selasa (27/2/2024). (Foto: M. Abd. Rahman ROzzi/Malang Post)
Malang Post – Di Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Brawijaya, bincang santai bersama pakar alias Bonsai, digelar Selasa (27/2/2024).
Menghadirkan dua pakar hukum Pemilu. Yakni Prof. Dr. Muchamad Ali Safaat, SH., MH dan pengamat politik, Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D.
Mengawali perbincangan, Wawan Sobari langsung menyampaikan model bangunan pemerintah di 2024. Serta prediksi koalisi dan oposisi yang akan datang.
“Nanti saya juga akan berupaya menjelaskan, bagaimana perkiraan model bangunan, koalisi-koalisi seperti apa. Serta oposisi-oposisinya.”
“Ketiga hal tersebut, bisa diprediksi dari dua hal. Pertama analisis perilaku memilih. Dari situ kita tahu, publik itu menghendaki bangunan seperti apa,”jelasnya.
Dosen Ilmu Politik FISIP tersebut melihat, situasi atau gambaran kondisi pasca pemilu menunjukkan, kegiatan tersebut tidak berjalan senyap. Tapi terbuka.
“Jika ada kecurangan, nanti MK yang akan memutuskan. Hal ini sebagai bentuk demokrasi. Sebagai bentuk democracy rule of law. Kita harus menghormati jika memang ada sengketa pemilu.”
“Berpengaruh dunia politik ke depan, konteks oposisi atau koalisi yang terbangun seperti apa. Atau pemerintahan yang check and balance, antara pemerintah menang dan kubu oposisi,” tegasnya.
Sedangkan Prof. Ali Safaat, lebih berbicara pada proses pemungutan suara, yang telah dilakukan 14 Februari lalu. Perhitungannya masih belum usai. Masih ada beberapa tahapan setelah pemilihan. Kemungkinan perkara hukum apa saja yang bisa muncul.
Setelah pemungutan suara, penghitungan suara mulai dari TPS di provinsi sampai nasional hingga ke KPU.
“Disitulah secara legal formal, siapa calon terpilih untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD akan diputuskan.”
“Dan jika dalam kurun waktu tersebut, terjadi perselisihan atau sengketa, akan menjadi wewenang MK,” jelasnya.
“Jika tidak ada yang melaporkan terkait perselisihan atau sengketa pemilu, maka proses yang kemarin terjadi, dianggap hanya sebagai dinamika atau pembelajaran politik saja,” tandasnya. (M. Abd. Rahman Rozzi)
