BERSIKAP: Pembacaan pernyataan sikap IKA Unisma yang dibacakan oleh M. Nuruddin, S.Pt., MP. (Foto: Humas Unisma for Malang Post)
Malang Post – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Malang (Unisma) menyerukan deklarasi penegakan demokrasi yang diberi tajuk “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri”. Deklarasi itu meminta Jokowi menyetop intervensi jelang Pemilu 2024.
Deklarasi yang dipimpin oleh Ketua Ika Unisma M Nuruddin itu menyatakan bahwa pihak alumni Unisma menyayangkan situasi demokrasi di momen mendekati pemilu 2024 saat ini yang kian hari kian memprihatinkan.
“Situasi demokrasi di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Perhelatan demokrasi dalam wujud pemilihan umum Presiden saat ini tidak ubahnya panggung sandiwara yang mempertontonkan arogansi Presiden,” ujar Nuruddin dalam deklarasi di Gedung Pasca Sarjana Unisma ahir pekan ini.
Dalam pernyataan berjudul “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri” tersebut, disampaikan lima poin sikap antara lain;
Pertama, Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.
Kedua, IKA Unisma mengajak seluruh elemen untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif.
Selain itu, dalam poin ketiga dan empat, IKA Unisma meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara tata kelola pemerintahan untuk netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024. Jokowi diminta agar fokus pada tugas utamanya sebagai Presiden.
IKA Unisma juga mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan masyarakat.
Nuruddin juga menyebutkan bahwa pernyataan sikap ini muncul sebagai respons Unisma terhadap permasalahan prinsip-prinsip Republik Indonesia yang makin melenceng jelang pemilu 2024.
“Kampus Unisma ini jadi yang pertama di Malang dalam menyatakan deklarasi soal demokrasi, karena memang kampus Unisma memiliki tradisi kampus perjuangan. Dan sebagai tanggung jawab moral politik kami sudah muak dengan praktik-praktik oligarki yang mengabaikan prinsip Luber dan Jurdil,” terangnya.
Tidak hanya itu, Nuruddin menilai rezim Jokowi saat ini sudah seharusnya segera menghentikan praktik demokrasi yang kian melenceng. Salah satunya intervensi terhadap proses Pemilu 2024.
“Dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi harus menghentikan mesin lembaga negara agar tidak melakukan intervensi terhadap proses kontestasi Pemilu. Presiden harus memberi afirmasi dan menekankan asas kejujuran moral politik dan etika supaya simbol kepala negara dan kepala pemerintahan berada di atas semua regulasi yang menaunginya,” terangnya.
Pernyataan oleh IKA Unisma ini menambah daftar kampus yang menyatakan sikap atas dinamika perhelatan Pemilu 2024.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2024, sejumlah civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta juga membuat “Petisi Bulaksumur” yang menyatakan adanya penyimpangan etika oleh Presiden Jokowi yang notabene juga alumni UGM. (M. Abd. Rahman Rozzi – Yanuar)
