Perhitungan Suara BikinTenaga PPS Terkuras

Malang Post – BPJS Kesehatan memfasilitasi screening untuk setiap calon anggota PPS dalam Pemilu 2024 mendatang.

Bahkan screening kesehatan itu, sifatnya wajib dilakukan, sebagai antisipasi kejadian meninggalnya petugas PPS pada Pemilu 2019 lalu.

Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Malang, Ariyanti menjelaskan hal tersebut, saat menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk. Yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM, Rabu (17/1/2024).

“Nantinya setiap calon anggota, mengisi form kesehatan secara mandiri. Nantinya ditarik kesimpulan, yang bersangkutan dalam kondisi sehat atau tidak. Di sini kejujuran setiap orang sangat diperlukan,” katanya.

Terlebih-lebih, kata Ariyanti, KPU dan Bawaslu sudah menggandeng BPJS Kesehatan, untuk tahap screening semua petugas Pemilu 2024.

Pengisian form kesehatan dan pengecekan itu sendiri, sudah dilakukan sejak 10 Januari dan akan berakhir pada 25 Januari 2024. Hasilnya akan ditampilkan pada dashboard KPU Pusat, Kemendagri, Kantor Staf Presiden dan BPJS Kesehatan sendiri.

“Jika ditemukan adanya penyakit, akan dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke faskes pertama yang terdaftar di JKN aktif. Jika ternyata dalam kondisi sehat, akan diedukasi saja terkait pola hidup sehat,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika menambahkan, atas kejadian banyak korban di Pemilu 2019 lalu, untuk Pemilu 2024 ada beberapa evaluasi soal peraturan.

Salah satunya, untuk petugas PPS maksimal usia 55 tahun. Karena diperlukan petugas yang memang tenaganya masih produktif.

“Parameter petugas Pemilu 2024 siap, adalah dari hasil screening. Karena disitu akan bisa dilihat hasil tes gula darah, kolesterol sampai tekanan darah,” sebutnya.

Banyaknya petugas yang jatuh di tahun 2019, tambah Mahardika,  karena di tahun itu sebagai tahun pilihan serentak. sehingga di tahun ini diharapkan hal itu tidak terjadi kembali.

Sedang dosen Departemen Administrasi Publik UB, Andhyka Muttaqin justru melihat, kegiatan pemilu yang paling menguras memang, adalah ketika perhitungan suara.

“Karena harus satu per satu, sehingga banyak waktu dan tenaga yang tersita. Untuk itu, sudah saatnya perlu adanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.

Kata Andhyka, tidak banyak orang yang interes menjadi Petugas Perhitungan Suara (PPS). Karena memang menguras waktu. Sehingga terlihat petugasnya seakan tidak pernah berganti orangnya yang bersedia. (Wulan Indriyani – Ra Indrata)