TEMUI: Jajaran pimpinan DPRD Kota Batu saat menemui masa aksi dari Desa Bumiaji menuntut penanganan banjir berulang di kawasan Desa Bumiaji. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Malang Post – Aksi penyampaian aspirasi penanganan banjir di kawasan Desa Bumiaji berlangsung damai. Sembari menunggu perwakilan masa yang masuk ke dalam Gedung DPRD Kota Batu. Ratusan masa lain dengan sabar menanti didepan Gedung DPRD.
Sejumlah solusi keluar setelah dilakukannya rapat dengan pendapat itu. Mulai dari kesepakatan penganggaran untuk melakukan penanganan permasalahan banjir. Hingga usulan pengadaan early warning system (EWS) pendeteksi banjir.
Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menyampaikan, aksi yang dilakukan warga Desa Bumiaji sudah sangat tepat. Mereka mengadukan kepada wakil rakyatnya, perihal permasalahan banjir yang setiap tahun melanda.
“Lewat cara itu muncul komunikasi dua arah yang baik. Saya kira dalam hal ini tidak ada tendensi atau kepentingan dari siapapun. Kepentingannya hanya satu, yakni menangani banjir agar masyarakat tidak kena banjir lagi,” tutur Asmadi.
Dia menambahkan, beberapa kesepakatan yang telah disetujui tersebut, seperti penganggaran untuk melakukan pembangunan dikawasan Kali Paron sebesar Rp3,3 miliar. Juga melakukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
“Anggaran Rp3,3 miliar, secara teknisnya akan dialokasikan untuk melakukan pembenahan kanal dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil l Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan banjir tersebut, harus jadi komitmen berbagai pihak terkait. Mulai dari Pemkot Batu, harus sungguh-sungguh untuk melakukan identifikasi apa penyebab banjir tersebut.
“Sejumlah rekomendasi telah kami sampaikan. Yang sangat penting, adalah melakukan penanganan sebelum terjadinya banjir. Sebab jika penanganan pasca banjir, sudah pasti dilakukan,” ujarnya.
Untuk menuntaskan permasalahan tersebut, pihaknya juga menyarankan untuk segera ada pertemuan lagi antar stakeholder. Baik dari Pemkot Batu, DPRD, masyarakat, Kades, Walhi hingga para pelaku ekonomi pertanian yang memanfaatkan hutan.
“Ini sangat penting, penanganan permasalahan ini harus dilakukan secara menyeluruh kepada berbagai pihak. Sehingga dapat melahirkan sebuah rekomendasi yang lebih konkret,” tuturnya.
Untuk melakukan penanganan banjir di Kali Paron, menurutnya perlu penanganan konkret melalui pembangunan-pembangunan. Seperti pembangunan tanggul, dam dan sudetan di wilayah Kali Paron. Terlebih juga telah disepakati anggaran sebesar Rp3,3 miliar.
Lebih lanjut, Nurochman juga menyampaikan, akibat banjir yang sering melanda kawasan tersebut. Warga merasa tidak nyaman dan was-was saat hujan turun. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak pada psikologi masyarakat.
“EWS untuk tanah longsor Kota Batu sudah punya. Karena itu, kami rasa di Kota Batu juga harus ada EWS untuk mendeteksi potensi banjir. Sehingga ketika ada gerakan air di wilayah hulu sungai. Bisa diketahui lebih awal dan tidak ada keterlambatan dalam penanganan. Sehingga warga tidak merasa was-was lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua ll DPRD Kota Batu, Hely Suyanto menyampaikan, untuk meminimalisir terjadinya banjir, juga sangat perlu menjaga kelestarian alam. Dimana seluruh masyarakat harus hidup bersama dengan alam.
“Di Kota Batu ada beberapa stakeholder pengelolaan hutan. Ada Tahura, Perhutani dan kelompok tani hutan. Dalam menjaga kelestarian alam, sangat penting melibatkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang berulang,” tutupnya. (Ananto Wibowo)
