Agar Tercipta Pemilu Damai, Media Jangan Giring Opini yang Salah

Malang Post – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang Raya, menggelar diskusi bertajuk: “Jurnalisme Positif Menuju Pemilu Damai”. Di gedung Malang Creative Center, Selasa (19/12/2023).

Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., membuka secara resmi pelaksanaan diskusi, yang dihadiri kalangan jurnalis dari berbagai platform, mahasiswa dan pelaku usaha lainnya.

“Media massa memiliki peran yang krusial dalam menumbuhkan iklim pemilu yang hangat dan menenangkan.”

“Apalagi saat ini, masyarakat sulit sekali memfilter pemberitaan hoaks. Karena informasi yang berseliweran sangat banyak sekali. Dan banyak masyarakat, justru percaya pada informasi yang tidak benar,” kata pria asal Bareng, Kota Malang ini.

Karena itulah, Wahyu berharap agar terus ada sinergi kuat antara jurnalis dan Pemkot Malang. Khususnya untuk menyajikan berita yang positif. Sehingga yang disajikan jurnalis, dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto, yang hadir sebagai narasumber melihat, terkait pemberitaan seputar Pemilu, masih sangat kondusif.

Karenanya, perwira dengan tiga melati ini meminta agar media, harus memberikan pemberitaan yang benar dan sesuai fakta. Sehingga tidak menggiring opini masyarakat ke dalam informasi yang salah.

“Apalagi masyarakat dan pemilih pemula, sangat mudah mengakses segala macam informasi. Untuk itu kita petakan kerawanan dan memperkuat masing-masing Polsek.”

“Selain itu, kami juga memperhatikan daya tahan fisik personil. Berkaca pada tahun 2019 lalu, di mana Linmas begitu bersemangat menghias TPS. Imbasnya mereka kurang istirahat dan ambruk,” kata Kombes Buher.

Komisioner KPU Kota Malang, Mohammad Toyyib menegaskan, kepada peserta pemilu agar mencerdaskan masyarakat saat hendak mencari dukungan. Begitu pula dengan media massa, juga sangat penting menjaga atmosfir pemilu damai.

“Jika ada indikasi kecurangan, silakan media ungkap dengan fakta. Sehingga posisi media ini mengukur mana fakta dan mana hoax, lewat verifikasi,” jelas Toyyib, seperti dilansir oleh City Guide 911 FM (Arema Media Grup)

Bagaimanapun juga informasi hoaks maupun ujaran kebencian itu, terus mengalir selama menjelang pemilu ini.

Maka pihaknya rutin melakukan pendidikan politik di kampus dan keterbukaan data di media sosial. Terpenting adalah, mengimbau agar mahasiswa ini memaksimalkan hak pilihnya nanti.

“Dari 300 ribu mahasiswa, kita harus memilih dan memilah mahasiswa Jatim. Kita mendorong mereka agar memilih di tempat asal, karena kalau melakukan pindah pilih akan kehilangan 1-4 hak suara,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang Muhammad Arifudin mengatakan, lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan, soal pelanggaran pemilu.

Pihaknya mengaku sudah menerima sejumlah aduan. Mulai dari alat peraga kampanye (APK) hingga kampanye terselubung.

“Kami berikan sosialisasi kepada masing-masing partai. Kita berikan stiker APK yang melanggar. Lalu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban,” kata Arif.

Menurutnya, saat ini masyarakat sudah banyak yang berani unjuk identitas saat melaporkan pelanggaran. Ini membuat timnya dapat dengan mudah melakukan penelusuran dan mengatasi aduan tersebut. (*/ Ra Indrata)