![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2023/10/c1c76b28-632e-41fb-aa87-096624a5e405-1024x682.jpeg)
Malang Post – Fungsioris DPP PDIP Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, mengisyaratkan siap menghadapi medan kontestasi politik apapun saat pemilihan presiden 2024, Selasa (24/10/2020).
“Mudah-mudahan dengan sudah berpengalaman perjuangan politik yang begitu panjang, kami bisa menghadapi medan politik (kontestasi pilpres) yang ada di depan mata,” tandas Ahmad Basarah, menanggapi masuknya Gibran Rakabuming Raka, yang kuat diusung menjadi bacawapres Prabowo Subianto, Selasa (24/10/2023) sore.
Menurutnya, semua alam perpolitikan sudah dialami PDI Perjuangan, sejak penjajahan, masa kemerdekaan, hingga saat jatuh bangun perjalanannya.
Disinggung soal sikap PDIP dan status Gibran yang saat ini diusung koalisi parpol bersama Prabowo Subianto, Basarah menjawab diplomatis. Ia lebih menyerahkan penilaian masyarakat atas pilihan politik yang diambil kader PDIP yang juga putra Presiden RI Joko Widodo ini.
“Status dan sanksinya, biar itu menjadi penilaian masyarakat. Yang jelas, sampai saat ini Mas Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, yang sudah diperjuangkan PDIP sebagai Wali Kota Solo,” jawab Basarah.
Selebihnya, kepemimpinan Gibran di pemerintahan sebagai wali kota ini akan terus dikawal PDIP. Termasuk, pemerintahan yang dipimpin M Bobby Afif Nasution, yang juga menantu kedua Presiden Jokowi, sebagai Wali Kota Medan.
Meski demikian, Basarah menyatakan, bukan berarti PDIP akan tinggal diam, pada kepemimpinan kadernya yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Jokowi ini.
“Ya, kita lihat lah, nanti (sanksinya) seperti apa. Yang pasti, situasi politik saat ini kan tidak biasa. Maka, PDIP Perjuangan, akan menilai, melihat, bagaimana situasi politik ke depan,” tandasnya.
Diakuinya, sudah ada komunikasi dan pembahasan soal Gibran, termasuk dengan yang bersangkutan.
Ditanya soal adanya laporan ke KPK, yang menyatakan dugaan praktik KKN oleh Presiden Jokowi, Ahmad Basarah menyatakan, lebih menyerahkan proses hukumnya ke pihak berwenang.
“Kita serahkan, permasalahan hukum pada lembaga-lembaga yang punya kewenangan, untuk penegakan hukum. Kami, sebagai pimpinan MPR, tentu harus menghormati proses hukum apapun yang dilaksanakan lembaga hukum. Kita serahkan sepenuhnya, proses hukum terhadap laporan yang sudah diterima lembaga hukum (KPK) atas permasalahan tersebut,” demikian Ahmad Basarah. (Choirul Amin)