Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat, MM., saat memaparkan kondisi data kemiskinan di Kota Malang. Dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan tentang DTKS, di Hotel Aria Gajayana Malang, Selasa (24/10/2023). (Foto : Iwan Irawan/Malang Post)
Malang Post – Kepala Dinsos – P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menegaskan, data angka kemiskinan di Kota Malang, masih cukup tinggi. Khususnya keluarga miskin yang belum diintervensi program pengentasan kemiskinan.
“Contohnya, program keluarga harapan (PKH). Mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), angkanya lumayan tinggi, yakni 187 ribu jiwa. Sedangkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) besarannya 4,26 persen,” tegas Donny Sandito, Selasa (24/10/2023).
Disebutkan, warga penerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, KIP, KIS dan jenis lainnya. Wajib masuk di bank data DTKS. Dinsos-P3AP2KB terus melakukan verifikasi detail. Baik penambahan baru atau pengurangan penerima bansos.
“Kita wajib memiliki data tersebut (DTKS). Karena semua program bantuan pemerintah, bagi yang berhak menerimanya pasti terdata di situ. Mengingat data itu sifatnya bergerak (fluktuatif) setiap saat,” ucap mantan Kabag Humas Setda Kota Malang.
Dikatakan Donny, warga masyarakat yang berhak menerima program bantuan pemerintah. hendaknya memahami prosedur pengusulannya. Contoh salah satunya adalah lewat musyawarah kelurahan (Muskel) seperti Selasa (24/7/2023) pagi ini.
“DTKS sendiri untuk mendapatkan data secara akurasi. Pintu masuknya adalah lewat Muskel ini. Untuk itu, DTKS menjadi data acuan resmi sekaligus diakui pemerintah,” katanya.
Dikemukakan pula, giat Muskel ini membahas adanya penambahan nama penerima baru, atau pencoretan nama penerima bantuan. Dilatarbelakangi meninggal dunia atau sudah mentas dari kemiskinan.
“Verifikasi perubahan atau evaluasi data penerima bansos, yakni melalui Muskel ini. Kami pun berharap pihak Kelurahan senantiasa update data kemiskinan dari DTKS. Data kemiskinan sifatnya dinamis,” ungkapnya.
Donny menandaskan, jika ada warga miskin belum masuk DTKS. Besar kemungkinannya disebabkan data mutasi (pindahan) atau warga baru. Alasan lainnya belum adanya pelaporan pindahan domisili.
“Kami menyarankan kepada pihak Kelurahan, senantiasa verifikasi setiap waktu atau update dari data DTKS. Demikian halnya warga masyarakat pro aktif melaporkan jika terjadi perubahan atau mutasi pindahan data,” tandasnya.
Untuk menguatkan DTKS tersebut, sambung Donny, Pemkot Malang melalui Bappeda setempat. Membantu membuat bank data kemiskinan. Namanya adalah PeDeKaTeSam, cara pemutakhiran datanya lebih detail.
“Tapi tetap mengacu pada data dari DTKS. Modelnya pun by name by address sekaligus by need. (Satu nama satu alamat dan sesuai kebutuhan). Karena data kemiskinan itu dinasmis, kami berharap bisa menekan sekecil mungkin angkanya,” ujar dia.
Terkait data kemiskinan di Kota Malang, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat, M.M menyebut jika angkanya mengalami penurunan sekitar 8000 kepala keluarga (KK). Terhitung per 1 November 2022, dari 4,37 persen turun ke angka 4,26 persen.
“Kota Malang bisa menurunkan angka segitu, menjadi kota urutan kedua setelah Kota Batu. Intervensi lanjutan dengan penguatan program penanganan kemiskinan. Disokong dengan kerjasama perangkat daerah, dari program kegiatan dan pendanaan,” tutur Pj Wahyu Hidayat.
Pria asli Bareng Klojen ini menilai, penguatan ekonomi kreatif dengan segala keterampilannya. Dapat menyokong kesejahteraan warga, hingga meningkatkan taraf perekonomiannya. Menjadikan warga yang miskin degradasi (beralih) mampu.
“Namun demikian, kita mesti menggerakkan pendampingan tenaga dari PKK dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Dinsos pun kami tekankan aktif pemutakhiran atau update data kemiskinan. Salah satunya dari data BPS,” imbuhnya. (Iwan Irawan – Ra Indrata)
