Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat, M.M., membuka acara sekaligus memberikan pengarahan di acara HLM-TPID Kota Malang, di Hotel Atria Malang, Rabu (11/10/2023). (Humas for Malang Post)
Malang Post – Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Tercatat inflasi pada September 2023, secara bulanan (month to month), sebesar 0,18 persen dan secara tahunan (year on year) nilainya sebesar 2,27 persen.
“Kami berharap ada sejumlah upaya gerakan penurunan inflasi. Menjaga stabilitas harga dan terkendalinya inflasi di Kota Malang lebih kuat lagi. Selain penekanan penurunan, upaya pengendalian mesti dilakukan bersama,” kata dia di Hotel Atria, Rabu (11/10/2023).
Pj Wahyu Hidayat mengemukakan, kondisi cuacanya cukup ekstrem tengah melanda sejumlah kota besar di wilayah Jawa Timur. Hal itu turut memicu turunnya produksi beras. Secara tidak langsung, menimbulkan kenaikan harga komoditas di daerah.
“Kami khawatir ini akan mengancam harga-harga pokok (sembako), yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Utamanya di sektor pertanian, harga beras tengah melonjak lumayan naiknya,” ungkapnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bapanas. Didistribusikan oleh Perumda Tunas dan lembaga lainnya. Sangat mengapresiasi membantu menekan harga beras lebih terkendali lagi.
“Operasi pasar pun, nantinya tidak menutup kemungkinan bakal kita gelar dibeberapa lokasi di Kota Malang. Bertujuan menekan harga di pasar tradisional atau tempat lainnya. Goal-nya bisa normal kembali harga beras,” tandasnya.
Terpisah, Asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusumadewi menegaskan, untuk menanggulangi Inflasi daerah, perlunya menerapkan langkah jitu dan berstrategis yakni dengan cara 4K.
“Kedepankan dengan keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan. Diperkuat lagi dengan kelancaran pendistribusian, serta dikuatkan komunikasi yang efektif. Kita mesti komitmen dan serius menerapkannya,” tegas Diah Ayu.
Langkah itu perlu diambil, lanjut Diah, lantaran sangat praktis dalam mengatasi inflasi. Didukung pula dengan memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah. Saling adanya connecting dan supporting, ketika salah satu OPD memiliki kegiatan.
“Sebagaimana menjadi harapan dari Bapak Sekkota, Erik Setyo Santoso. Pada satu kesempatan nanti, kita akan menggelar acara bareng-bareng. Semacam Pasar Murah, tapi basic-nya dengan DPA-nya masing-masing,” sambungnya.
Diah mencontohkan, Dispangtan menggelar Gerakan Pangan Murah, Diskopindag dengan Pasar Murahnya serta Pertamina dengan gas Elpiji subsidi beralih menjadi non subsidi. Dilaksanakan di satu tempat.
“Namun begitu, wacana tersebut butuh sinergi lebih kuat lagi. Kita akan merapatkan kembali dengan perangkat daerah terkait. Nantinya bisa kita wujudkan pada 2024,” cetusnya.
Di sisa waktu dua bulan pada 2023 ini, mantan Kepala DPUPRPKP Kota Malang ini menandaskan, pelaksanaan penekanan angka inflasi lebih rendah. OPD sementara ini mengacu pada anggaran DPA masing-masing.
“Tapi tetap saling support. Upaya lainnya, terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Dibutuhkan pula kerap turun ke bawah (pasar). Memantau harga sembako atau komoditi. Supaya tidak ketinggalan perkembangan harga di lapangan,” tandasnya.
Menurut Diah, angka inflasi di Kota Malang saat ini berada di 2,27 persen. Itu merupakan masih batas kewajaran. Ambang batas mengkhawatirkan adalah 4 persen. Namun demikian, walaupun di angka 2,27 persen.
“Harus tetap diwaspadai dan dikendalikan oleh TPID Kota Malang. Inflasi di picu harga beras dan BBM yang terus alami kenaikan. Kenaikan angka inflasi juga terkadang tiap bulan terjadi. Semisal menjelang Lebaran atau Natal,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)
