COLLAGE baliho yang dipasang di depan Stadion Gajayana, Kota Malang. Di sisi kiri ketika masih ada foto Anis Baswedan dan yang sisi kanan berganti gambar Bendum Partai Demokrat. (Foto: Choirul Amin/Malang Post)
Malang Post – Baliho bergambar capres Anies Baswedan yang terpasang di sejumlah titik ruas jalan poros di Malang Raya, menghilang sejak Kamis (31/8/2023) malam. Baliho Anies ini terutama yang juga ada gambar Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hilangnya baliho bergambar ini seperti yang ada di kawasan Stadion Gajayana Malang, di Jalan Semeru, Oro-oro Dowo Klojen, Kota Malang.
Sebaliknya, baliho ini berganti gambar AHY, bersama Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio, yang juga merupakan caleg DPR RI dapil Malang Raya.
Dikonfirmasi bergantinya baliho bergambar Anies dengan AHY yang sebelumnya banyak dipasang ini, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Malang, Hadi Mustofa, membenarkan.
“Iya, kita lakukan pencopotan yang ada gambarnya Anies Baswedan, diganti hanya AHY dan petinggi Partai Demokrat atau caleg dari parpol,” terang Gus Top, dikonfimasi, Jumat (1/9/2023) pagi.
Menurutnya, pencopotan dan penggantian baliho bergambar Anies ini dilakukan sejak kemarin, dan akan dituntaskan hari ini.
Soal alasan pencopotan baliho bergambar Anies-AHY, diakuinya ada kaitannya dengan keputusan Anies Baswedan yang mendeklarasikan Cak Imin, Ketua Umum PKB, sebagai pasangan cawapresnya.
Melalui Sekjen partai, Teuku Riefky Harsa, DPP Partai Demokrat juga mengeluarkan rilis resmi, tertanggal 31 Agustus 2023 lalu. Diterangkannya, pada 30 Agustus 2023, berdasarkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
Sehari setelahnya, pihaknya sudah melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, dan terkonfirmasi benar. Sehingga, disimpulkan Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).
Menyikapi hal itu, lanjutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dan, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Menurutnya, sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, penjelasan ini ditujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan juga kepada masyarakat luas. (Choirul Amin)
