Malang Post – Kondisi sekolah swasta di Kota Malang, semakin menyedihkan. Dari tahun ke tahun, terhitung sejak 2021, terus terjadi penurunan pagu.
Dengan total 83 sekolah, hanya sembilan SMP swasta yang pagunya terpenuhi. Tapi pada tahun 2022, turun tinggal enam sekolah. Tragisnya di tahun 2023, tinggal tiga sekolah swasta yang memenuhi pagunya.
Kabar yang kurang baik tersebut, disampaikan Ketua MKKS SMP Swasta Kota Malang, Rudiyanto, S.Pd. Ketika menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk.
“Sudah saatnya Pemerintah Kota Malang memikirkan solusi, untuk masyarakat yang masih punya sekolah negeri minded.”
“Sementara sekolah swasta, harus terus berbenah. Di tengah turunnya bantuan yang diberikan dari pemerintah,” sebutnya di acara yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM. Senin (14/8/2023).
Berangkat dari fakta tersebut, Dinas Pendidikan Kota Malang, mewacanakan untuk menggratiskan sekolah swasta.
Kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, SE., MM., tidak semua SMP swasta bakal digratiskan. Paling tidak dari 85 SMP swasta, baru 50 persennya.
Mengingat di Kota Malang, ada beberapa SMP Swasta, yang memang mendesain biayanya mahal.
“Dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, hanya ada 30 SMP Negeri. Jadi per kelurahan, tidak selalu ada sekolah negeri. Sedangkan di luar sana, masih ada masyarakat yang sekolah negeri minded,” jelasnya.
Nantinya diharapkan, dari dana bantuan ini guru di SMP Swasta, dengan total 1.026 guru, bisa mendapatkan gaji yang layak.
“Maksimal bisa Rp2,9 juta per orang. Tapi tentunya nanti akan dipilih guru-guru yang standarnya memang sesuai,” tandas Suwarjana.
Sekalipun nantinya anggaran untuk me-negeri-kan sekolah swasta, bakal diambilkan dari PAD Kota Malang. Kata dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd., jumlahnya masih relatif kecil.
“Kalau bantuan untuk SMP Swasta, diambil dari PAD yang jumlahnya Rp40 miliar, masih sangat kecil. Karena tidak sampai 20 persen dari PAD,” tegasnya.
“Tetapi jika memang dana diambil dari APBD Kota Malang, maka harusnya yang bisa menikmati juga warga Kota Malang.”
“Jadi akan dinilai lebih adil, karena warga Kota Malang yang bayar pajak. Jadi mereka yang menikmati,” sebut Prof. Nur Ali.
Ditambahkan, ke depan perlu duduk bareng untuk berhitung. Dari biaya gaji guru, sampai biaya operasional sekolah.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Farih menyampaikan, DPRD Kota Malang menyambut baik, atas rencana Pemkota Malang, melalui Dinas Pendidikan, yang akan menggratiskan beberapa SMP Swasta.
“Melihat tingginya PAD di Kota Malang, kami optimis bisa mengcover bantuan khusus , untuk sekolah swasta. Soal hal ini juga sudah sempat ada pembahasan di Komisi D DPRD Kota Malang,” katanya.
Dia pun berharap, meski tahun 2023 ini masih dalam tahap kajian. Diusahakan tahun depan rencana ini sudah bisa terealisasi dengan baik. (Wulan Indriyani – Ra Indrata)
