SESI foto bersama kegiatan Konsinyering Pengujian Konsekuensi Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) UB Tahun 2023, Rabu, (9/8/2023) di Ruang Apel Guest House UB. (Foto: M. Abd. Rahman Rozzi/Malang Post)
Malang Post – Universitas Brawijaya selaku Badan Publik, tentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh Publik. Berbagai pelaksanaan tugas Universitas Brawijaya, sangat terkait erat dengan kehidupan masyarakat. Khususnya di bidang pelayanan Pendidikan Tinggi. Sehingga informasi hasil penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan tinggi sangat dibutuhkan oleh publik.
Oleh karena itu, salah satu langkah strategis tersebut, yang telah dilakukan oleh UB adalah dengan dibentuknya Divisi Informasi dan Kehumasan (DIK). Sekaligus melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Brawijaya.
Sehingga Rektor Universitas Brawijaya, selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) UB, dalam menyongsong sinergitas dan keterbukaaan informasi, PIDK (Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan) Universitas Brawijaya (UB), menggelar Agenda Konsinyering Pengujian Konsekuensi Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) UB Tahun 2023 Rabu (9/8/2023).
Dr. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si., Kepala Subdivisi Layanan Data dan Informasi Publik UB menegaskan, rapat koordinasi ini untuk penetapan daftar informasi dikecualikan (DIK). Sesuai dengan arahan dan amanah dari Undang-undang nomor 8 dan nomor 14 tahun 2008, terkait dengan keterbukaan informasi publik.
“Dan alhamdulillah, PIDK UB sudah empat kali berturut-turut, sejak 2019, menerima anugerah sebagai badan publik perguruan tinggi yang informatif. Ini tahun ke-5 untuk mempertahankan itu. Salah satu yang harus kami lakukan adalah membuat daftar informasi publik dikecualikan,” terangnya kembali.
Meskipun mendapat predikat terbuka, tetap saja dalam keterbukaan informasi itu ada hal yang dijamin oleh undang-undang, untuk tidak di dipublikasikan. Uji konsekuensi sebagai bagian dari penetapan DIK ini, juga wajib dihadiri oleh stakeholder terkait.
“Jadi kami hadirkan stakeholder, karena kami lembaga publik perguruan tinggi. Maka yang paling penting adalah mahasiswa, orang tua mahasiswa, alumni, wartawan, kemudian dari LSM dan mitra,” ujar kepala sub bidang divisi tersebut.
PPID nanti akan memberitahukan beberapa informasi dikecualikan, yang sudah list oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya. Usulan DIK tahun 2023, meliputi usulan oleh Direktorat Anggaran dan Perbendaharaan terkait laporan penghasilan dan PPh 21 yang dipungut.
Usulan dari UPT perpustakaan, terkait embargo repositori tugas akhir mahasiswa. Kemudian diusulkan oleh RS UB, meliputi nota dinas, memo, dan disposisi pimpinan, data rekaman CCTV dan pengambilan gambar atau foto, surat atau dokumen yang bersifat rahasia. Surat Keputusan terkait kepegawaian dan penunjukan staf, data rekam medis, data hutang pasien kepada rumah sakit, serta laporan insiden keselamatan pasien.
Usulan tersebut sudah disesuaikan dengan pertambangan dari berbagai landasan hukum berupa Undang-Undang yang ada.
“Hari ini kita coba share itu semua kepada stakeholder, nanti prosesnya apakah itu di situ disetujui, atau tidak. Ada juga yang mengawasi dari tenaga ahli dari Komisi Informasi Pusat,” ungkapnya.
“Sehingga kami juga berharap dari kegiatan kita ini, DIK yang diusulkan bisa disetujui oleh mereka yang hadir di dalam uji konsekuensi. Kemudian nanti akan ditetapkan oleh Rektor karena itu DIK itu harus ditetapkan,” tandasnya.
Sekertaris UB, Tri Wahyu Nugroho, S.P., M.Si. yang hadir mewakili rektor UB, juga menjabarkan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan PIDK dan termasuk kegiatan ini.
Karena, lanjutnya, pengusulan beberapa informasi yang dikecualikan merupakan kewajiban sebagai badan publik, termasuk langkah langkah ini.
“Usulan itu sesuai amanat undang-undang juga. Misalnya Informasi pribadi yang sangat privat untuk tidak bisa dibuka secara publik,” ujarnya.
Setiap informasi yang diusulkan wajib diuji, sehingga UB juga mengundang stakeholder terkait dan diawasi oleh Komisi Informasi Pusat.
“Jadi kita tidak sewenang-wenang. Karena ada aturan main itu, makanya di istilah kita wajib melakukan uji konsekuensi. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak badan publik informatif lagi,” tandasnya (M Abd Rahman Rozzi)
