Malang Post – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Dr. Agus Dono Wibawanto, menanggapi keresahan masyarakat, soal kelangkaan gas Elpiji 3Kg. Menurutnya, pemerintah pusat paling bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
“Ya, ironis jika gas Elpiji langka. Saya khawatir, kelangkaan ini mungkin karena pasokan dikurangi. Mengingatkan Elpiji ini bersubsidi. Saat ini, anggaran pemerintah memang kelimpungan soal kebijakan subsidi,” ungkap Agus Dono W, di sela acara workshop bersama pelaku UMKM di Dapur Protiga, Kepanjen, Sabtu (29/7/2023) siang.
Lebih dari itu, Agus Dono juga mengkritik, karena kebijakan migas berada di tangan pemerintah. Mulai hulu sampai hilir.
“Kalau terjadi kelangkaan, kan ironi. Kebijakan hulu dan hilir soal migas kan di tangan pemerintah pusat. Kalaupun toh pemanfataan Elpiji bersubsidi untuk kalangan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, kan mereka yang menguasai (berwenang),” ketusnya.
Ketika Elpiji bersubsidi menjadi langka dan justru banyak digunakan masyarakat menengah ke atas. Menurutnya ada yang salah dalam sistem distribusi dan pengawasan oleh pemerintah.
Sebaliknya, ia menyatakan sangat setuju pembelian gas Elpiji bersubsidi ini ditertibkan, dengan diatur menggunakan KTP pembeli. Hal ini, untuk mendeteksi apakah pembeli benar-benar warga yang berhak terhadap Elpiji subsidi.
“Tetapi, sekali lagi masalahnya adalah, apakah benar jumlah (pasokan) Elpiji subsidi yang kemasan 3Kg tidak dikurangi. Kelangkaan Elpiji ini jangan-jangan karena memang dikurangi pasokannya,” ulang Dono.
Kekhawatiran Agus Dono ini cukup beralasan. Menurutnya, hal ini mengingat kelangkaan serupa pernah terjadi pada pupuk bersubsidi, yang memang dikurangi jumlahnya oleh pemerintah.
Agar kegiatan perekonomian usaha masyarakat kecil dan konsumsi rakyat tidak terganggu, ia mendesak pemerintah tetap bertanggung jawab dan melalukan intervensi.
“Pemerintah harus melakukan intervensi. Bila perlu ditentukan kluster sasaran penerima yang memang berhak atas BBM bersubsidi. Kalau Saya pribadi mudah, stasiun pengisian BBM bersubsidi jangan berada dekat kawasan industri,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi yang membidangi perekonomian, pihaknya sendiri ikut memonitor potensi kelangkaan Elpiji bersubsidi ini. Ini juga menurutnya sudah dilakukan Gubernur Jatim dan jajarannya.
“Sudah dilakukan intervensi dari Pemprov, dikaji soal siapa konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Tetapi, pemerintah juga harus jujur, ada pengurangan Elpiji bersubsidi dilakukan atau tidak,” tandas anggota dewan dari Partai Demokrat ini. (Choirul Amin)
