Kota Batu Sudah Habiskan 52 Persen Kesediaan Elpiji 3Kg

Malang Post – Diskoperindag Kota Batu dengan Pertamina, terus komunikasi terkait kelangkaan Elpiji 3kg.

Itu setelah beberapa daerah di Kota Batu, mengalami kesulitan untuk mendapatkan Elpiji tersebut.

Kepala Diskoperindag Kota Batu, Eko Suhartono, ketika menjadi narasumber talkshow di program Idjen Talk menjelaskan, kebutuhan harian di Kota Batu biasanya 12 ribuan tabung. Dengan cadangan 800 tabung.

“Tetapi dalam kondisi kemarin, dilakukan penambahan sebanyak 1.470 tahung Elpiji 3kg,” katanya di acara yang disiarkan langsung Radio City Guide 911 FM.

Beberapa waktu yang lalu, Diskoperindag Kota Batu sudah cek di lapangan. Tidak ada pengurangan pengiriman dari Pertamina.

Menyoal terjadinya kelangkaan itu sendiri, Eko menegaskan, bukan karena ketersediaannya yang dikurangi. Tapi ada beberapa faktor lain.

Salah satunya, ketika memasuki libur panjang di luar akhir pekan, kegiatan wisata meningkat. Hingga penggunaan Elpiji 3kg meningkat.

“Situasi sulit menemukan Elpiji 3kg, bukan akhir-akhir ini saja. Tapi sebelumnya juga terjadi,” imbuh Eko.

Dia pun lantas mencontohkan, ketika pengunjung sebuah vila meningkat. Otomatis aktivitas vila ikut meningkat. Mulai dari penggunaan water heater, memasak dan lain sebagainya.

Soal tidak adanya pengurangan pasokan Elpiji ke Kota Batu tersebut, juga disampaikan Section Head Communication and Relations Pertamina Patra Niaga di Region Jatim Balinus, Taufiq Kurniawan.

“Bahkan penambahan dilakukan, sesuai dengan permintaan. Meski kalau dari sisi konsumsi, memang terjadi peningkatan. Bahkan Kota Batu sekarang belum sampai selesai di bulan Juli 2023, sudah menghabiskan 52 persen kesediaan Elpiji 3kg,” tegasnya.

Sejauh ini, Pertamina juga masih terus melakukan pemantauan Elpiji subsidi tepat sasaran.

Masyarakat juga berhak melaporkan jika dirasa ada kecurangan. Dengan menghubungi Diskoperindag, Pemda setempat dan bisa juga dengan call di 135.

Golongan yang berhak menerima subsidi itu sendiri adalah masyarakat pra sejahtera dan para pelaku UMKM.

Sementara itu, kata Dosen Kebijakan Publik atau Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan FIA UB, Imam Hanafi, sebenarnya jika sampai terjadi kelebihan permintaan, itu bisa diprediksi dari data kebutuhan harian masyarakat.

Jadi Pertamina dan pihak Pemerintah Daerah, harusnya punya data kebutuhan harian masyarakat itu. (Wulan Indriyani – Ra Indrata)