![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-19-at-12.31.05-1024x682.jpeg)
Malang Post – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas ingin, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lebih cepat dan ringkas.
Hal tersebut diungkapkan Anas, saat melakukan peninjauan ke Balai Kota Among Tani (BAT) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga Kota Batu.
“Kalau istilah Presiden, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berbelit-belit. Intinya bagaimana caranya bisa melayani warga lebih ringkas,” tutur Anas, kemarin.
Selain pelayanan tidak berbelit. Dia berkeinginan pelayanan secara ringkas tidak hanya dilakukan di tingkat kota saja. Namun juga dilaksanakan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Usai melakukan peninjauan dua tempat tersebut. Anas mengaku sangat senang. Menurutnya kedua tempat itu cukup apik. Terkhusus untuk MPP Among Warga. Menurut Anas, desainnya tidak ribet. Namun cukup nyaman.
“Ini merupakan tipe MPP yang tidak dibangun secara khusus. Namun memanfaatkan gedung yang sudah ada. Saya rasa daerah lain di Indonesia bisa mencontoh. Tidak perlu bangun gedung baru, jika waktunya mepet dan anggarannya tidak mencukupi,” tutur dia.
Anas juga mengatakan, jika keberadaan MPP tersebut sangat strategis. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perihal catatan apa yang perlu diperbaiki dari MPP tersebut. Dia mengatakan jika belum menemukan sebuah catatan buruk.
“Saya belum menemukan. Tapi sudah saya tanyakan berapa masyarakat yang dilayani per hari. Ini saya tanyakan karena saya ingin tahu dampak dari keberadaan MPP ini,” katanya.
![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Image-2023-07-19-at-12.31.03-1024x682.jpeg)
Dalam hal pelayanan masyarakat, saat ini pihaknya tengah mengembangkan empat shelter. Pertama yakni, direct service. Contohnya seperti pelayanan yang ada di MPP saat ini.
“Jadi meski sudah masuk era digital. Direct service juga sangat penting. Karena ‘Mbok Nah dan Yu Tun’ tetap ingin datang. Dimana dia tidak pakai digital,” tutur Anas.
Kedua adalah mobile service atau layanan keliling jemput bola. Di Kota Batu, dia melihat sudah ada mobil keliling untuk melayani warganya. Kemudian ketiga adalah self service. Jadi masyarakat bisa melayani secara mandiri.
“Saya lihat di MPP ini juga sudah ada mesin-mesin, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya berharap, layanan self service ini juga bisa dikembangkan ke desa-desa,” harap dia.
Ke empat adalah layanan electronic service. Yaitu berupa MPP digital. Anas mengungkapkan, untuk layanan tersebut, saat ini pihaknya tengah mengembangkan pilot project di 21 kota/kabupaten di Indonesia menuju MPP digital.
“Jika layanan ini berjalan, nanti prosesnya akan berjalan secara digital. Tapi ini membutuhkan strong lider dari walikotanya. Dimana dalam pelayanan ini, perlu perekaman digital dari seluruh warganya secara bertahap,” kata mantan Bupati Banyuwangi itu.
Di Banyuwangi, Anas mengungkapkan, hal tersebut telah diterapkan kepada para ASN. Sehingga ketika para ASN hendak mengurus sesuatu, tidak lagi repot mengisi data dari awal. Cukup menggunakan barcode, data yang telah direkam sebelumnya akan muncul.
“Nah mungkin di Kota Batu bisa memulai hal seperti ini. Apalagi Kota Batu daerahnya juga tidak terlalu luas. Hanya tiga kecamatan. Saya kira, kalau hal ini bisa jalan. Maka akan sangat bagus,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengungkapkan, MenPAN RB sangat terkesan dengan kemegahan BAT. Selain itu juga dengan keindahan Kota Batu.
“Beliau kagum dengan keindahan dan kemegahan kantor BAT, yang juga langsung satu komplek dengan MPP. Dimana arsitektur dan seni bangunannya sangat kokoh dan cantik. Bahkan beliau juga menyempatkan melihat langsung keindahan Kota Batu dari rooftop lantai 5 Balaikota Among Tani,” jelas Aries usai mendampingi MenPAN RB.
Lebih lanjut, Aries juga menyampaikan, di MPP Among Warga terdapat 207 jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari 27 instansi. Deretan instansi yang memberikan pelayanan tidak hanya dari Pemkot Batu saha. Namun juga melibatkan instansi lintas sektor.
“Instansi lintas sektor itu antar lain BPPOM, KPP Pratama, Taspen, Kemenag, PT Pos, Pengadilan Agama, Kejaksanaan Negeri, BNN dan BPN,” tandas Aries. (Ananto Wibowo)