Malang Post – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin, bersama anggota lainnya. Menyeriusi penyerapan aspirasi warga Perumahan Puri Cempaka Putih 2 (PCP 2). Mengenai sengketa Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU). Berupa fasilitas umum (Fasum).
“Warga PCP 2, khususnya RW 6 Kelurahan Bumiayu, Kedungkandang. Telah dikecewakan oleh pengembang perumahan. Karena PSU-nya hampir 30 tahun, belum diserahkan ke Pemkot Malang,” jelas Fathol Arifin, Selasa (13/06/2023).
Untuk itu, kata Fathol, pihaknya ingin memedisi, memfasilitasi serta membantu menyelesaikannya. Sehingga tidak sampai melangkah ke upaya hukum. Akibat warga yang berkeinginan mendapatkan PSU sepenuhnya dari pengembang.
“Kami pun berharap kepada pengembang, tidak sampai melakukan penolakan. Apa yang menjadi keinginan warga di PCP 2 tersebut. Karena secara aturan sudah dijelaskan di dalamnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Fathol menegaskan, sekiranya pengembang enggan menyerahkan PSU seratus persen. Sebagaimana diinginkan warga RW 6 Kelurahan Bumiayu. DPRD akan langsung berkoordinasi dengan DPUPRPKP setempat.
“Kami siap mengawal dan mendukung penuh kepada DPUPRPKP. Langkah dan sikap apa yang akan diambil mereka terkait sengketa PSU ini,” tegas Fathol.
Pihaknya meminta kepada pengembang. Pada akhir Juni 2023 nanti. Pasca rapat internal dari pengembang bersama komisarisnya. Sudah ada jawaban jelas sekaligus keputusannya.
“Penyerahan PSU seratus persen kepada Pemkot Malang. Bisa kita dengarkan langsung dari pengembang. Disisi lainnya, warga pun mesti mengajukan permohonan surat resmi. Kepada Wali Kota Malang dan DPUPRPK, tembusannya ke DPRD,” tambahnya.
Ketua Tim 19, warga RW 6 Kelurahan Bumiayu, Imam Mucholis Ahmad menandaskan, pihaknya bersama warga RW 6 lainnya. Sepakat dan komitmen serta kompak satu suara. Untuk meminta penyerahan PSU seratus persen dari pengembang PCP 2.
Menurutnya, perjalanan perkembangan PCP 2 ini. Warga banyak berswadaya dalam peningkatan infrastruktur. Pembebasan lahan untuk tempat ibadah (masjid), hotmix jalan, pengadaan lahan makam dan banyak lagi lainnya.
“Kami senantiasa patungan dari semua warga. Biaya yang kami keluarkan miliar rupiah. Apakah pengembangan mampu mengembalikan biaya pembangunan masjid, sekaligus pembebasan lainnya. Jumlahnya lebih dari Rp 2,5 miliar,” bebernya.
Mucholis menukaskan, sekiranya pengembang enggan menyerahkan PSU sepenuhnya atau seratus persen. Sebaiknya tidak usah diserahkan. Warga, akan menuntut secara hukum.
“Selamanya akan bermasalah dengan warga RW 6 sini. Sekiranya pengembang masih ada kepentingan di kawasan RW 6. Dipastikan bakal menemui banyak kendalanya,” tukasnya.
Petinggi pengembang PCP 2, PT Multi Graha Kencana, Tri Hajar, mengaku belum bisa memutuskan langsung, permintaan warga. Karena harus dibahas bersama komisaris.
“Kami tidak bisa memastikan hasil rapat internalnya. Banyak hal mesti dibahas lebih jauh terkait permintaan warga RW 6 tersebut. Kami pun tetap mengacu pada regulasi di Perda. Yakni menyerahkan PSU tidak sepenuhnya, melainkan setengahnya,” tutur Tri.
Disinggung kenapa tidak segera menyerahkan PSU ke Pemkot Malang. Hingga dipermasalahkan oleh warga PCP 2. Tri menjawab, karena masih ada pengembangan perumahan di sekitar sini.
“Kami akan menyerahkan PSU setelah pengembangan dan pembangunan sudah selesai semuanya. Baru kami serahkan ke Pemkot,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata)
