Malang Post – Fasilitas umum yang ramah inklusi dan kesetaraan gender didorong melalui hibah Kemitraan Indonesia – Australia untuk Infrastruktur (KIAT) di Kabupaten Malang tahun 2023 ini.
Tujuannya, agar keberadaan infrastruktur fasum yang ada tempat-tempat publik juga bisa diakses dan ramah bagi kenyamanan dan keselamatan kelompok rentan dan difabel semua gender.
“Tahun ini, enam kabupaten/kota mendapatkan dana hibah dari KIAT untuk program kesetaraan gender dan inklusi sosial pada infrastruktur. Salah satunya di Kabupaten Malang ini,” terang Tri Putri Vita, dari divisi litbang HIMPAUDI Kabupaten Malang, Rabu (7/6) siang.
Dikatakan, pihaknya adalah selaku konsorsium penerima dana hibah KIAT, yang bekerja sama dengan Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) Kabupaten Malang.
Dana hibah yang diberikan KIAT, menurutnya sebesar Rp 1 miliar. Dan, pihaknya sendiri menerima sejumlah Rp 500 juta untuk melaksanakan program tersebut dalam waktu setahun.
“Dengan program ini, tujuannya untuk mengadvokasi pemerintah, swasta maupun masyarakat, supaya infrastruktur yang ada itu inklusif bagi semua gender, termasuk difabel dan kelompok rentan lainnya,” kata Putri.
Ia lalu mencontohkan, infrastruktur jalan umum yang perlu diperhatikan di Kabupaten Malang, baik kelayakan maupun keamanannya bagi pengguna kelompok inklusi.
Diantara kegiatan yang sudah dilakukan, kata Putri, seperti sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilangsungkan di Pendopo Kantor Bupati Malang di Kepanjen, Rabu (7/6/2023).
Dalam acara ini, diikuti peserta dari pendidik PAUD se Kabupaten Malang, OPD terkait, orang tua juga komunitas kelompok tuna rungu dan perwakilan difabel lainnya. Materi sosialisasi yang diberikan, diantaranya diberikan langsung dari Deputi Dirien Perhubungan Darat Kemenhub RI.
Sebelumnya, lanjut Putri, sudah dilakukan FGD di empat titik wilayah Kabupaten Malang, yang juga diikuti kelompok gender dan difabel, tokoh masyarakat, pemerintahan desa, juga asosiasi pengusaha.
“Jadi, di FGD ini kami bahas juga terkait akses dan ketersediaan alat yang ramah gender dan inklusi. Bagaimana mestinya perusahaan, termasuk pengusaha konstruksi, memberikan akses pekerjaan dan pelatihan bagi pemberdayaan kelompok inklusif ini,” demikian Tri Putri. (Choirul Amin)
