Malang Post – Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji menegaskan, melalui Sekda Kota Malang, telah membuatkan pakta integritas. Bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang.
“Sehingga netralitas ASN pada Pemilu Pileg dan Pilpres 2024. Yang sudah memasuki tahapan. Seorang ASN harus bersikap netral tanpa keberpihakan pada salah seorang Capres-Cawapres maupun seorang Caleg,” tegas Sutiaji, Selasa (23/05/2023).
Pakta integritas yang dibuatkan tersebut, menurutnya, bagian dari rambu-rambu larangan dan komitmennya seorang ASN, dalam menghadapi Pemilu 2024.
Sekiranya pakta integritas sudah ditandatangani. Tapi kemudian diterabas oleh ASN. Maka berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yang menentukan dan memutuskan terhadap sanksinya. Mengikuti UU nomor 5 tahun 2014, tentang ASN.
Selain diatur secara UU dan pengawasan dari Bawaslu, lanjut Sutiaji, keberadaan jurnalis, utamanya yang tergabung di Mappilu PWI, diharapkan bisa membantu ikut memantau dan mengawasinya.
“Termasuk masyarakat pun bisa ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu. Jika ada seorang ASN tidak netral pada pelaksanaan pemilu. Bisa dilaporkan ke Pemkot Malang sekaligus Bawaslu. Guna dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Untuk memastikan ada atau tidak adanya pelanggaran tersebut,” imbuhnya.
Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasianto menambahkan, sosialisasi, ikrar serta penandatanganan pakta integritas, bagi seluruh ASN. Lebih memberi pemahaman dan penegasan sikap netralitas bagi seorang ASN.
“Bermaksud menjadi upaya pencegahan dini terhadap ASN. Yang nantinya mengakibatkan netralitasnya terkontaminasi, setelah melakukan kegiatan bersentuhan dengan Pemilu. Sehingga ASN lebih dini ditekankan lebih profesional, berintegritas, bebas dari intervensi politik manapun,” tambah Totok.
Dalam sosialisasi netralitas ASN saat Pemilu 2024 ini, pihaknya mengundang pimpinan ASN, mulai Sekda, Kepala OPD, Sekretaris OPD, Camat, Lurah serta Kepala sekolah.
“Terakhir, segenap ASN Pemkot Malang membacakan ikrar. Yang isinya ada empat poin penting. Untuk dijadikan pegangan dan pijakan. Menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024, yakni Pileg dan Pilpres,” tandasnya.
Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa menambahkan, pihaknya berharap kepada semua ASN Pemkot Malang. Berkaca pada Pemilu 2019 lalu, pada pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. Jangan sampai terulang lagi.
“Karena pada Pemilu 2019 lalu, ada lima perkasa yang ditanganinya. Dua orang ASN Pemkot Malang. Dua lagi dari perguruan tinggi dan satu lagi dari Provinsi. Semuanya bermasalah dengan Pemilu 2019. Mereka telah melakukan keberpihakan saat itu,” jelas Alim.
Mengenai sanksi-sanksi yang akan diberlakukan, kata Alim, pihaknya sekedar memberikan rekomendasi kepada KASN. Dari sanalah ASN yang kedapatan melanggar atau tidak netral saat pemilu berlangsung, akan mendapatkan sanksi.
“Apakah pelanggaran ringan, sedang atau berat. Sejauh ini, ASN melanggar kategori sedang. Kebanyakkan gaji atau pangkatnya yang ditunda terkait sanksinya,” bebernya.
Turut hadir memberikan materi, yakni Wakil Ketua KASN RI, Tasdik Kinanto. Dalam penyampaian materinya, diantaranya menyinggung soal mutu SDM ASN di Indonesia masih kalah dengan negara luar. Intervensi politik dalam manajemen ASN masih tinggi. Masih kerap terjadi jual beli jabatan dalam manajemen ASN.
“Pelanggaran pemilu yang dialami oleh ASN, sejauh ini dinilai cukup lumayan tinggi. Yakni mencapai ribuan. Data 2020 – 2022, yang pernah dilaporkan sebanyak 2073 orang. Dan terbukti melanggar sebanyak 1605 orang. 1480 ASN Ditindaklanjuti sekaligus disanksi oleh yang berwenang,” pungkasnya. (Iwan – Ra Indrata).
