Malang Post – Komitmen pelayanan yang tanggap dan cepat (responsif) dan pemerataan pembangunan terus ditagih sebagian warga masyarakat Kabupaten Malang.
Setidaknya, ini yang mengemuka saat serap aspirasi dalam kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Malang Fraksi Nasdem, Sodikul Amin, yang diikuti ratusan warga di area wisata desa Bedengan, Desa Selorejo kecamatan Dau, Kamis (13/4/2023).
“Masyarakat di Selorejo ini masih mempertanyakan janji pemerataan pembangunan pasangan Bupati-Wabup Malang, Sanusi-Didik. Mereka tetap berharap sentuhan itu, perhatian dari Pemkab Malang,” terang Sodikul Amin, usai kegiatan reses di Selorejo Dau, Kamis (13/4/2023).
Yang masih dikeluhkan warga setempat, lanjutnya, seperti pelayanan dasar infrastruktur jalan poros desa. Padahal, mereka mengaku sudah mengusulkan pembangunannya hingga tiga kali musrenbang.
“Sampai-sampai masyarakat di sini berinisial gotong royong swadaya memperbaiki jalan desa sendiri. Kepedulian ini bagus, tetapi gak bisa terus menerus,” tandasnya.
Sebagai pertanggungjawaban atas terpilihnya menjadi wakil rakyat, kata Amin, maka ia pun merasa berkewajiban memenuhi aspirasi masyarakat ini. Karena itu, ia memprioritaskan harapan tersebut akan direalisasi melalui program Pokok pikiran (Pokir) dewan pada 2024 mendatang.
Sodikul Amin juga akan mengkritisi, kebijakan prioritas pembangunan Pemkab Malang yang sudah tertuang dalam SKPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Termasuk, meminta penjelasan berapa persen dari semua usulan SIPD yang sudah dan jadi prioritas untuk direalisasi.
“Prinsipnya, kami akan minta pemkab ada data akurat dan konkrit, sesuai hasil kajian dan survei lapangan, sebelum memutuskan mana yang dianggap prioritas. Dari beberapa reses, masih saja ada keluhan Pemkab Malang kurang peka dengan kondisi riil yang dialami masyarakat,” tandas pria yang juga Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Malang ini.
Selain soal pemerataan infrastruktur, kata Amin, warga masyarakat Selorejo ini juga mengeluhkan hasil PTSL yang belum berganti nama Wajib Pajaknya. Sehingga, dalam SPPT Pajak, namanya masih sama seperti sebelumnya. (Choirul Amin)
