Malang Post – Upaya Pemerintah Kabupaten Malang memberikan pelayanan jaminan kesehatan hingga 97,26 penduduknya mendapatkan apresiasi pemerintah, Selasa (14/3/2023).
Penghargaan ini karena Pemkab Malang dinilai berhasil memenuhi Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan diberikan pada puncak acara UHC Awards 2023 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, bertempat di Balai Sudirman Jakarta Selatan, hari ini, Selasa (14/3) pagi.
Trofi penghargaan UHC diterima langsung Bupati Malang, HM Sanusi MM, yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Pada sesi penyerahan trofi penerima penghargaan tersebut, turut mendampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti.
“Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah aktif dalam melaksanakan jaminan kesehatan dengan bergabung bersama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang telah tercover sebanyak 97,26 persen,” kata Bupati Malang, HM Sanusi, seperti yang disampaikan melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Malang, usai menghadiri acara puncak UHC Awards 2023.
Disebutkan, untuk cakupan UHC Kabupaten Malang pada 2023 ini, tercatat progres pencapaian UHC hingga Maret 2023 sudah mencapai 2.580.323 peserta. Ini setara 97,26 persen, dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang sejumlah 2.653.085 jiwa.
”Alhamdulillah, bersyukur Pemerintah Kabupaten Malang meraih UHC Awards 2023. Penghargaan ini dari hasil penilaian pemerintah bahwa Pemkab Malang juga melayani atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 661 ribu jiwa secara gratis,” ungkap Sanusi.
Sementara ini, lanjutnya, pelayanan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diberikan di 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, serta RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Serta juga dilayani di semua Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan medisnya.
Menurut Sanusi, penghargaan UHC ini juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan, yang accessibility (keterjangkauannya) mudah diakses bagi masyarakat di daerah.
UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Dalam penerapan UHC, harus ada kesamaan akses pelayanan kesehatan, dan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan. (Choirul Amin)
